Persoalan Tak Tercantumnya Data Ratusan Mahasiswa UNJ di Forlap Dikti - Kompas.com

Persoalan Tak Tercantumnya Data Ratusan Mahasiswa UNJ di Forlap Dikti

Sherly Puspita
Kompas.com - 12/07/2017, 10:38 WIB
Gedung Rektorat Universitas Negeri Jakarta, di Rawamagun, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2016)Kompas.com/Alsadad Rudi Gedung Rektorat Universitas Negeri Jakarta, di Rawamagun, Jakarta Timur, Rabu (6/1/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berinisial SF mengaku namanya tak tercantum di forlap.ristekdikti.go.id yang merupakan pusat informasi pangkalan data dikti yang dikelola Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti.

Tak tercantumnya nama SF dalam laman forlap dikti ternyata membuatnya mengalami berbagai kesulitan. SF sempat ditolak mengikuti tes di sebuah perguruan negeri swasta dan gagal mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi (Mapres) Nasional lantaran hal ini.

Ternyata SF tak sendiri, menurut hasil survei yang dilakukannya bersama rekan-rekannya, ratusan mahasiswa UNJ ternyata mengalami nasib serupa.

Penjelasan Dikti

Kasubbid Informasi dan Publikasi PD (Pangkalan Data) Dikti, Pusdatin Iptek Dikti, Kemenristekdikti, Franova Herdiyanto mengatakan, tak tercantumnya data mahasiswanya di laman forlab dikti merupakan tanggung jawab perguruan tinggi (PT).

"Data yang diinput ke dalam PDDikti (Pangkalan Data Dikti) sepenuhnya adalah hasil pelaporan perguruan tinggi sebagaimana yang telah tercantum dalam disclaimer pada laman forlap," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (11/7/2017).

Ia mengatakan, Pusdatin Iptek (Pusat Data dan Informasi Ilmu dan Pengetahuan) Dikti sebagai pengelola PD Dikti tidak berhak untuk menambahkan dan mengurangi data yang dilaporkan.

Ia menambahkan, menurut Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi memiliki kewajiban melaporkan data pendidikan tinggi setiap semester.

"Tenggat waktu yang berlaku dalam aturan tersebut adalah 2 bulan sejak perkuliahan selesai pada semester tersebut," sebutnya.

Baca: Mahasiswa UNJ Sebut Ratusan Rekannya Tak Terdaftar dalam PDPT DIKTI

Kesulitan yang mengintai

Franova menjelaskan, data mahasiswa yang termuat di PD Dikti digunakan sebagai rujukan pemberian beasiswa, penelitian, perlombaan tingkat mahasiswa dan hal lainnya.

Selain itu, lanjutnya, data mahasiswa di PD Dikti sangat penting ketika seorang mahasiswa pindah perguruan tinggi (PT).

"Perguruan tinggi yang dituju akan memeriksa data diri caon mahasiswa di PT sebelumnya. Hal ini dilakukan agar PT tidak menerima mahasiswa yang ilegal," kata dia.

Ia mengatakan, selain hal-hal tersebut, BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) pun sudah mengetahui fungsi strategis PD Dikti ini dan menggunakan PDDikti untuk melacak legalitas pendidikan tinggi calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PNS aktif .

"Hal ini sesuai arahan MenPan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada awal tahun 2015, yang menyatakan PNS harus mengikuti kegiatan proses perkuliahan yang legal dan terdaftar," jelasnya.

Penjelasan UNJ

Kepala Program Studi (Kaprodi) D3 Pariwisata Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Budi menjelaskan penyebab sebagian besar data mahasiswanya tak tercantum dalam laman forlab dikti. Ia mengatakan, masalah ini disebabkan karena kewajiban pendataan mahasiswa dalam laman forlap dikti baru berjalan sekitar lima tahun.

Hal ini menyebabkan berbagai kendala teknis sehingga data mahasiswa angkatan 2014 belum dapat dilaporkan. Ia mengatakan, UNJ telah melayangkan permohonan pembukaan periode laporan dari pengelola PD Dikti.

Baca juga: Penjelasan UNJ soal Ratusan Mahasiswanya Tak Tercantum di Forlap Dikti

Franova mewakili Dikti berharap, pihak UNJ memperbaiki dan segera mengupdate data mahasiswanya yang valid, sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak tercantum pada laman forlap dikti. Ia mengatakan, peraturan mengenai pendataan data mahasiswa ini sudah diwajibkan sejak tahun 2002.

"Untuk Pendataan Pendidikan Tinggi sudah ada dan diwajibkan sejak tahun 2002, untuk laman forlap baru ada sejak sekitar tahun 2014," sebutnya.

PenulisSherly Puspita
EditorFidel Ali
Komentar

Terkini Lainnya

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Megapolitan
Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Megapolitan
Pengemudi Ojek 'Online' Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Pengemudi Ojek "Online" Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Megapolitan
'Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?'

"Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?"

Megapolitan
Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Regional
Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Internasional
5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

Regional
Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Megapolitan
Curhat Pengemudi Ojek 'Online' yang Dianggap seperti 'Anak Haram'

Curhat Pengemudi Ojek "Online" yang Dianggap seperti "Anak Haram"

Megapolitan
Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Regional
Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Regional
Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Nasional
Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Nasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM