Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Pasar untuk Tempat Usaha Warga Rusun Daan Mogot

Kompas.com - 05/09/2017, 12:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Koperasi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Perdagangan DKI Jakarta akan membangun pasar untuk warga Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kepala Dinas KUMKM DKI Jakarta Irwandi mengatakan, tersedia lahan seluas 500 meter persegi yang bisa digunakan untuk pembangunan pasar itu.

"Luasnya ada hampir 500 m2, dekat masjid yang baru itu. Jadi paling tidak setiap hari Jumat pasarnya bisa ramai," ujar Irwandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (5/9/2017).

Irwandi menambahkan, nantinya warga rusun bisa menggunakan pasar tersebut untuk berjualan.

Baca: Warga Lansia yang Menunggak Rusun Tak Selalu Dipindahkan ke Panti

Dengan cara itu, Dinas KUMKM berharap kemampuan ekonomi warga penghuni rumah susun bisa meningkat.

Namun, terdapat kendala terkait pembiayaan pembangunan pasar yang rencananya senilai Rp 7 miliar ini.

Irwandi mengatakan program ini belum sempat dimasukan ke KUA-PPAS DKI 2018 karena baru muncul belakangan.

"Sedangkan di KUA-PPAS kan enggak bisa dadakan. Nanti kita lihat kalau di Bappeda bisa diakomodir, ya diakomodir di 2018, kalau enggak bisa ya 2019," ujar Irwandi.

Irwandi tidak menutup kemungkinan pembiayaan pembangunan melalui CSR. Namun, biasanya nilai proyek yang dibiayai CSR hanya sebesar Rp 1,5 miliar sampai Rp 2,5 miliar saja. 

"Oke lah kalau ada dari CSR Rp 2 miliar, mungkin tidak sebagus yang Rp 7 miliar, tetapi asal bisa menampung masyarakat, ya kita pilih yang CSR. Kan yang penting tujuannya sampai, orang bisa berdagang di situ," kata Irwandi.

Baca: Pemasukan dari Penunggak Rusun di DKI Baru Rp 6 Miliar

Irwandi mengatakan, pembangunan pasar ini tidak diserahkan kepada PD Pasar Jaya. Sebab, pasar ini merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk memberdayakan warga rusun.

"Kalau (yang membangun) Pasar Jaya mereka nanti kena sewa, mereka bayar retribusi saja sulit. Kalau dibangun kita pasti ada subsidi, misalnya listrik kita bayar, PHL kita bayar," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com