Anggota DPRD Bekasi Tagih Janji Pemprov DKI soal TPST Bantargebang

BEKASI, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mendengarkan aspirasi warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ariyanto mengatakan hal itu dengan harapan Pemprov DKI segera mengucurkan dana untuk warga merealisasikan janji terhadap warga terdampak TPST tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan undang Sekda DKI. Kami mau pertanyakan janji-janji mereka yang sampai saat ini belum terealisasi. Karena kalau alasannya anggaran, itu alasannya klasik lah," ujar Ariyanto saat melakukan inspeksi mendadak di TPST BantarGebang, Kota Bekasi, Rabu (20/9/2017).

(baca: DKI Jakarta Dinilai Tak Serius Kelola TPST Bantargebang)

Ariyanto mengatakan, Pemprov DKI menjanjikan beberapa hal terkait TPST Bantargebang, di antaranya pembuatan sumur artesis, peningkatan jumlah penggunaan truk dengan bak yang tertutup.

"Itu yang dijanjikan. Jadi pengoperasian IPAS (Instalasi Pengolahan Air Sampah) kan penting untuk menjaga kualitas air yang masuk ke kali. Karena air di sini semuanya tercemar. Masuk ke wilayah masyarakat Kota Bekasi kan bahaya," kata dia.

"Menurut saya ini satu bukti bahwa lagi-lagi DKI tidak serius. Dari dulu sampai saat ini. Kami semakin yakin bahwa DKI tidak serius terhadap TPST Bantargebang di wilayah Kota Bekasi," ucap Ariyanto.