Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang menjadi peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar. Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).

 Baca: Ahok: E-budgeting APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

Baca: Ahok: Ada UPS Nenek Lo!

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.

Baca: Anak Buah Ridwan Kamil Belajar E-Budgeting ke Pemprov DKI Jakarta

Dicontoh daerah lain

Djarot juga senang bahwa sistem ini akan dicontoh oleh daerah lain. Banyak pejabat-pejabat DKI yang diundang ke daerah untuk mengajarkan sistem ini. Bahkan, sistem ini juga diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca: Baca: Puji E-Budgeting, KPK Rayu Djarot Beri Sistem Gratis ke Daerah Lain

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah merayu Djarot agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dengan demikian, sistem itu bisa diterapkan di daerah lain juga.

Basaria ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran di Indonesia. Kata dia, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu.