Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan... - Kompas.com

Peninggalan Ahok-Djarot yang Dibangga-banggakan...

Jessi Carina
Kompas.com - 13/10/2017, 08:52 WIB
Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar. 
Josephus Primus Karikatur di Harian Kompas edisi Minggu (20/12/2015) tentang e-budgeting. Pengusaha bisa memanfaatkan belanja pemerintah melalui e-katalog untuk menawarkan produk-produknya. Produsen motor beroda tiga Kozomi melakukan hal itu bekerja sama dengan sejak setahun silam melalui Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ada kenaikan penjualan produk, kata Presiden Direktur Nozomi Leo Zahar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hal yang menjadi peninggalan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat adalah sebuah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting. Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Dalam sistem ini, hanya beberapa orang yang memiliki password untuk masuk ke dalam sistem. Segala perubahan yang terjadi dalam sistem akan terlibat sehingga akan ketahuan jika ada yang mengurangi atau menambah anggaran.

Oleh karena itu, biasanya proses input sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama semua SKPD di satu ruangan besar. Sistem ini tetap digunakan sampai pembahasan anggaran yang terakhir yaitu APBD-Perubahan 2017. Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.

"Di masa lalu dengan sistem keuangan yang tidak berdasarkan e-budgeting maka mudah sekali program yang tidak strategis, yang ngaco itu masuk," kata Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Senin (4/9/2017).

 Baca: Ahok: E-budgeting APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau

Djarot mengatakan, sistem ini bisa mengeliminasi kebocoran anggaran dalam APBD. Dia berharap tidak ada lagi kasus-kasus mark up anggaran atau anggaran siluman seperti yang dulu disebut Ahok.

Baca: Ahok: Ada UPS Nenek Lo!

"Bayangkan kasus UPS tidak akan bisa muncul. Proyek fiktif enggak akan bisa muncul," ujar Djarot.

Djarot mengatakan sistem ini semakin baik karena didukung dengan pola transaksi non-tunai atau cashless. Kemudian, pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank. Dengan semua upaya ini, dia yakin anggaran di DKI Jakarta tidak akan lari ke kantong-kantong yang salah.

Baca: Anak Buah Ridwan Kamil Belajar E-Budgeting ke Pemprov DKI Jakarta

Dicontoh daerah lain

Djarot juga senang bahwa sistem ini akan dicontoh oleh daerah lain. Banyak pejabat-pejabat DKI yang diundang ke daerah untuk mengajarkan sistem ini. Bahkan, sistem ini juga diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca: Baca: Puji E-Budgeting, KPK Rayu Djarot Beri Sistem Gratis ke Daerah Lain

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah merayu Djarot agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Dengan demikian, sistem itu bisa diterapkan di daerah lain juga.

Basaria ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran di Indonesia. Kata dia, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu.

"Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kami ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kami ambil dan diberikan ke daerah lain," kata Basaria. 

Akan dilanjutkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan sistem penganggaran yang digunakan selama ini di pemerintahan Ahok-Djarot tetap digunakan. Sistem e-budgeting tetap digunakan dalam pembahasan APBD DKI 2018 nanti.

Baca: Sandiaga Akan Lanjutkan Sistem E-budgeting Saat Pimpin Jakarta Nanti

"Semua sistem yang telah terbangun yakni e-musrenbang, e-budgeting tetap digunakan," ujar Tuty.

Tuty mengatakan hal ini sudah disampaikan kepada tim sinkronisasi sejak pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Kata Tuty, tim sinkronisasi menerima sistem itu.

"Tidak ada masalah apapun dengan sistem yang digunakan," ujar Tuty.

Kompas TV DPRD DKI juga mempermasalahkan aktifnya Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur Jakarta. Sebanyak empat fraksi sepakat untuk tidak mengikuti rapat dalam pembahasan program kerja bermasa Pemprov Jakarta.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisJessi Carina
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM