Utang Jokowi Normalisasi Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Di akhir masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilanjutkan Djarot Saiful Hidayat, proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih menyisakan banyak pekerjaan. Pada  tahun keempat masa pemerintahan mereka, normalisasi Ciliwung diperkirakan baru mencapai 45 persen.

Djarot mengakui bahwa lima tahun tak cukup untuk membereskan banjir di sepanjang Ciliwung.

"Lima tahun saya pikir tidak akan rampung. Paling tidak 10 tahun dan harus konsisten," ujar Djarot saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2017).

Normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada era Gubernur Joko Widodo. Banjir besar pada 2012 membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemprov DKI menormalisasi sungai tersebut.

Baca juga: Djarot: Normalisasi Ciliwung Butuh 10 Tahun

Proyek normalisasi terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai yang diduduki warga dengan membangun banyak permukiman.

Hingga 2017, titik yang sudah rampung yakni Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo. Banjir masih terjadi di Bukit Duri meski normalisasi sepanjang 700 meter sudah rampung.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah anak-anak mencari sampah berupa besi saat pekerja mengeruk lumpur menggunakan ekskavator di Kanal Banjir Barat (KBB) sungai Ciliwung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017). Pengerukan lumpur dilakukan untuk memperlancar aliran air sungai serta mengantisipasi datangnya musim hujan yang mengakibatkan banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

"Kalau normalisasi dilanjutkan, di Jakarta Selatan selanjutnya kami akan bergerak ke hilir, ke Manggarai untuk normalisasi di sana," kata Bambang.

Liha juga: Setelah Ditertibkan, Normalisasi Ciliwung di Bukit Duri Segera Dimulai

Sementara di Jakarta Timur, normalisasi akan dilanjutkan lagi di Kampung Arus. Di sana, sebagian besar warga sudah setuju dan tak sabar normalisasi dilanjutkan.