Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Pembatalan Reklamasi Akan Timbulkan Iklim Investasi yang Tak Baik

Kompas.com - 21/11/2017, 15:28 WIB
Nursita Sari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan, pembatalan reklamasi di Teluk Jakarta bisa menimbulkan iklim investasi yang tidak baik di Indonesia. Sebab, Sutiyoso menyebut banyak investor yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk kemungkinan adanya investor asing.

"Kalau tiba-tiba saklek aja kita batalkan (reklamasi), barangkali itu menimbulkan iklim investasi yang tidak baik di Indonesia. Cerita itu lalu ke mana-mana," ujar Sutiyoso, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memiliki kebijakan yang berbeda pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni menghentikan reklamasi. Sutiyoso menyebut kedua hal itu harus dipikirkan dan dicari jalan tengahnya.

"Anies-Sandi mempunyai kepentingan sebagai kepala daerah, menyelamatkan lingkungan dan utamanya nelayan. Jadi, tadi sudah saya berikan saran, bagaimana mencari win-win solution yang paling penting adalah para nelayan ini terurus," kata dia.

Baca juga : Kata KPK soal Kedatangan Bos Pengembang Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara.KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYA Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, Jakarta Utara.

Meski begitu, Sutiyoso tidak menjelaskan saran yang dia berikan kepada Anies-Sandi. Dia hanya menegaskan, proyek reklamasi harus memiliki izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Menurut Sutiyoso, proyek reklamasi bukanlah barang tabu. Banyak negara di dunia yang melakukan reklamasi, di antaranya Singapura. Sutiyoso mengingatkan syarat utama reklamasi yakni amdal.

"Saya melihat reklamasi yang jalan sekarang ini amdalnya belum selesai, persyaratannya belum selesai, sudah langsung jalan secara intens. Itu memberikan peluang untuk digempur habis," ucap Sutiyoso.

Sutiyoso mengingatkan, Anies-Sandi harus mengambil langkah yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kompas TV Kasus reklamasi Teluk Jakarta kini masuk dalam penyidikan di Polda Metro Jaya, polisi menilai perkara ini masuk dalam pidana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com