JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang dibangun persis di pinggir sungai Ciliwung dibongkar pada Rabu (28/9/2016).
Saat itu, sebagian besar hunian yang digusur sudah tak berpenghuni karena penghuninya telah direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek.
Sebagian warga lainnya menolak penggusuran lantaran proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Warga yang melakukan penolakan tersebut tergabung dalam Komunitas Ciliwung Merdeka.
Sebelum penggusuran dilakukan, Komunitas Ciliwung Merdeka pernah menggagas pembangunan kampung susun yang manusiawi di Bukit Duri, termasuk di Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Konsep kampung susun pertama kali dipresentasikan ke mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada Oktober 2012.
Baca juga : Warga Bukit Duri Usulkan Pergub Kampung Susun, Anies Akan Kaji Peraturan Lama
Komunitas Ciliwung Merdeka menyebut pakar yang dilibatkan dalam menyusun konsep itu berasal dari beragam latar belakang disiplin ilmu. Seperti pakar hidrologi, ahli tata air, arsitek, praktisi, akademisi, urban planner, ekonom dan sejarawan.
Biaya pembangunan kampung susun pun dibagi.
Baca juga : Temui Anies, Komunitas Ciliwung Merdeka Usulkan Pergub Khusus Kampung Susun
Komunitas Ciliwung Merdeka menawarkan pemerintah menyumbang 50 persen, warga swadaya 30 persen, dan investor 20 persen. Keberadaan kampung susun diyakini bisa jadi magnet bagi pariwisata.
Saat itu, Jokowi disebut sudah berjanji untuk membuat kampung susun di Bukit Duri.
Ditolak Ahok
Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, posisi Gubernur DKI Jakarta ditempati oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Komunitas Ciliwung Merdeka kembali mempresentasikan konsep kampung susun kepada Ahok. Hanya saja, menurut Ahok, Ciliwung Merdeka tidak memenuhi persyaratan yang ia minta.
"Kamu mau desain kayak begitu Rp 1 triliun, oke saya kerjain pakai kontribusi tambahan dari pengembang. Tetapi, bisa enggak kamu dapati surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi? Enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Ia mengatakan, Komunitas Ciliwung Merdeka tidak bisa mendapatkan surat kuasa dari semua pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung untuk pembangunan kampung susun.
Baca juga : Anies Diusulkan Bangun Kampung Susun di Bukit Duri, Konsep yang Ditolak Ahok