Banyak Warga Tinggal di Bantaran, Pemprov DKI Hanya Bisa Mengeruk Kali untuk Antisipasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Musim hujan tahun ini, belum ada program pengentasan banjir yang bisa dilakukan Pemprov DKI.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Holi Susanto mengakui banyak kendala untuk melebarkan sungai sebagai solusi mengatasi banjir.

Akibatnya, Jakarta Selatan yang jadi daerah paling rawan, masih harus terdampak banjir di beberapa wilayah.

"Pada prinsipnya normalisasi kali adalah mengembalikan lebar kali sesuai lebar yang direncanakan dalam tata kota, setelah itu diperkuat dengan dinding penahan kali dari mulai turap alam, turap batu kali, sheet pile dan lain sebagainya, di mana nantinya apabila normalisasi tersebut dapat terlaksana diharapkan menjadi salah satu solusi banjir," kata Holi ketika dihubungi, Rabu (22/11/2017).

Keinginan mengembalikan lebar kali ini terhambat oleh warga sendiri. Banyak bangunan berdiri di bantaran kali, seperti di Pesanggrahan, Jatipadang. Proses pembebasan lahan menjadi tidak mudah. Ada yang harus dibeli, dan ada yang harus digusur.

Baca juga : Mengapa Jatipadang Sering Alami Banjir?

Penggusuran pun tak bisa semena-mena dilakukan. Pemerintah ingin menjamin warga bisa direlokasi ke rumah susun. Karena banyaknya kendala ini, tak banyak yang bisa dilakukan untuk menanggulangi banjir.

"Hal yang dapat dilakukan terlebih dahulu oleh Sudin SDA Jaksel adalah melakukan pengerukan kali dengan memperdalam dasar kali sebagai upaya untuk memperlancar aliran air dan menambah kapasitas daya tampung kali," ujar Holi.

Holi menyebut beberapa kali yang tengah dikeruk yakni Kali Krukut, Kali Pulo, Saluran PHB Jelawe, dan beberapa saluran lainnya.

Baca juga : Mulai Sering Hujan, Jangan Nekat Terobos Banjir