Komunitas Ojek "Online" Beri Tenggat Sebulan bagi Pemerintah Tentukan Sikap soal Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara komunitas ojek online dari Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, memberikan tenggat kepada pemerintah untuk bisa segera merealisasikan regulasi bagi ojek online.

"Kami minta sebulan, dalam artian ada pernyataan bahwa pemerintah akan bersikap. Kami berharap ada kesimpulanya bahwa akan dibuat peraturan," ucap Tigor di depan Istana Negara, Kamis (23/11/2017).

Tenggat tersebut diberikan Tigor setelah enam orang perwakilan komunitas ojek online menemui staf Presiden Joko Widodo  di Istana Negara dalam aksi unjuk rasa hari ini.

"Tadi sudah sampai ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan mereka berjanji akan mempelajari dan memberikan itu ke Presiden dan itu bagus. Intinya yang paling penting tuntutan kami sampai ke Presiden dan nanti Presiden tinggal merumuskan," ujar Tigor.

Baca juga: Pengemudi Ojek "Online" Dapat Angin Segar dari Staf Jokowi

Sebelum hal itu direalisasikan, Tigor akan terus menindaklanjuti ke staf Presiden Jokowi yang hari ini bertemu dengan perwakilan komunitas ojek online.

Koordinator Aktivis Driver Gojek (ADG), Andreanes, menjadi satu dari enam orang yang turut masuk ke Istana Negara menyampaikan hasil pertemuannya kepada peserta aksi yang telah menunggu lama.

"Kami sudah masuk dan sudah diterima staf tertinggi Presiden, Pak Tatang dari Deputi IV Bidang Komunikasi Politik KSP. Kami sudah kasih surat terbuka dan kebetulan Pak Tatang pengguna Go-Jek dan dia bilang dia sedih dan ini wajib untuk diperhatikan," ucap Andreanes dari atas mobil komando.

Baca juga: Enam Orang Perwakilan Ojek "Online" Diundang Masuk Istana

Dalam pertemuan tersebut, Andreanes juga menyampaikan keluh kesah yang dialami pengemudi ojek online di lapangan kepada Tatang.

"Pak Tatang bilang tuntutan kami ini akan segera disampaikan ke Presiden Jokowi karena katanya tuntutan kita ini adalah hal yang harus diperhatikan," ujarnya di depan ratusan peserta aksi.