100 Hari Anies-Sandi: OK OCE, antara Janji dan Kenyataan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Program OK OCE atau kewirausahaan menjadi salah satu janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Janji mengembangkan kewirausahaan ini bahkan sudah ada sebelum Anies digandeng mendampingi Sandiaga.

Janji ini awalnya dikenal karena gimmick-nya. Tak jarang juga Sandiaga diledek atas gestur OK OCE ini.

Namun, di balik gimmick dan meme OK OCE yang beredar, relawan-relawan Anies-Sandi yang merupakan pengusaha kecil bergerilya menggandeng pedagang kecil lainnya membuat komunitas dan berbagai acara. Ada OK OCE Melawai 16, OK OCE Academy, OK OCE Masjid, hingga OK OCE Smart.

Baca juga: Sandi Sebut 4.230 Orang di Jakarta Telah Daftar Program OK OCE

Berbeda dengan ucapan Sandiaga yang dulu menyatakan OK OCE tak akan menggunakan APBD, dalam perumusan APBD ternyata OK OCE dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 82 miliar.

Anggaran itu untuk menyiapkan tempat pelatihan di 44 kecamatan di Jakarta dan untuk biaya pelatih.

Pendamping OK OCE di setiap kecamatan yang jumlahnya empat orang per kecamatan digaji sesuai UMP Rp 3,6 juta dan bisa membawa pulang per bulan Rp 9 juta jika ditambah biaya operasional.

Menjelang pelantikan, OK OCE disorot lantaran gerakan yang dianggarkan itu diketuai kakak Sandiaga, Indra Uno. Indra langsung dicopot setelah Anies-Sandi resmi dilantik.

Baca juga: Pendamping OK OCE Digaji Rp 3,6 Juta Per Bulan Plus Dana Operasional

Janji dimodali

Istimewa Spanduk ok oce

Terkait klaim ini, Sandiaga mengklarifikasinya dengan mengatakan bahwa Pemprov DKI hanya akan membantu memfasilitasi pengajuan permodalan ke bank dan lembaga lain.

"Dikasih modal tentunya dalam bentuk difasilitasi dengan Bank DKI dan lembaga keuangan lainnya, jadi kami pastikan yang OK OCE itu mendapatkan permodalan," kata Sandiaga, Desember 2017.

Sandiaga tak mau mengulangi kesalahan pemerintah sebelumnya yang tak membantu para pelaku usaha memperoleh kemudahan memperoleh modal usaha.

"Kesalahan Pemprov DKI dulu sampai macet Rp 400 miliar lebih adalah tidak menyalurkan karena Pemprov tidak memiliki kemampuan menilai mana yang bisa diberikan pendanaan, mana yang tidak," ujarnya.

Anggota DPRD kritik OKE OCE