Gugatan Konsumen Reklamasi Menambah Masalah Anies

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta menghadapi hambatan baru. Hambatan datang dari para pembeli unit di pulau reklamasi. Mereka menggugat Anies hingga milliaran rupiah.

Anies menyatakan heran ada konsumen pulau reklamasi yang menggugatnya. Sebab, menurut Anies, dia ataupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak ada kaitannya dengan urusan jual beli pulau reklamasi.

"Loh, kenapa gugatnya ke Pemprov? Loh, itu kan transaksi antara penjual dan pembeli, ya selesaikan saja antara mereka. Justru saya mau tahu kenapa itu?" kata Anies kepada wartawan di Menara 165, Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2018).

Baca juga : Digugat Konsumen Reklamasi, Begini Tanggapan Gubernur Anies

Ia juga mengaku tak habis pikir atas gugatan yang datang kepadanya.

"Yang berjualan Anda, yang membeli Anda, yang mencari untung Anda, yang mencari manfaat Anda, terus kenapa tahu-tahu menggugat Pemprov? Justru itu jadi pertanyaan buat saya. Jadi mari kita hargai akal sehat, aturan dalam bertindak," kata Anies.

Dalam detail perkara di http://sipp.pn-jakartautara.go.id, enam konsumen yang menggugat Anies adalah Agus Sugiarto Tamin, Handy Tamin, Suradi Tamin, Stevanus Wiliyan, Endro Weliyan, dan Yudarno. Mereka memasukkan gugatannya ke PN Jakarta Utara pada 22 Januari 2018.

Masing-masing mereka diketahui telah menggelontorkan uang antara Rp 2,7 miliar hingga Rp 8,4 miliar untuk membeli unit di Golf Island atau Pulau D.

Mereka kemudian menggugat PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang dan Pemprov DKI Jakarta casu quo Gubernur DKI Jakarta ganti rugi senilai uang yang telah mereka bayarkan ditambah Rp 10 miliar ke masing-masing penggugat.

Baca juga: Gubernur Anies Digugat Konsumen Pulau Reklamasi

Membatalkan HGB

Selain gugatan terkait Pulau D, Anies juga masih menghadapi masalah soal penerbitan sertifikat HGB untuk Pulau C, D, dan G oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Anies, BPN bisa membatalkan sertifikat HGB yang telah mereka terbitkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Ia menyurati Kementerian ATR/BPN pada 29 Desember 2017 agar kementerian tersebut mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Pemprov DKI juga meminta agar Kementerian ATR/BPN menunda penertiban sertifikat HGB dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan.

Dalam surat itu, Pemprov DKI menyebut masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di DPRD DKI.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjawab di media massa dengan menyarankan Anies untuk mengguggatnya di pengadilan.

Baca juga: Keyakinan Anies soal BPN Bisa Batalkan Sertifikat HGB Reklamasi