JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan mencari cara lain jika Pemprov DKI tak punya anggaran dan lahan untuk membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Ibu Kota.
Menurut dia, pemerintah wajib mencari solusi demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
"Walaupun sudah habis dari segi lahan maupun anggaran kita cari, adakah sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk memenuhi permintaan daripada masyarakat," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Senin (5/3/2018).
Baca juga : Masih Ada Kelurahan yang Belum Punya RPTRA
Sandiaga ingin memastikan pembangunan RPTRA di Jakarta tetap berlanjut. Dia berencana menggandeng pihak swasta untuk kembali membangun RPTRA.
"Saya ingin juga melibatkan swasta, pemilik lahan luas juga, karena ini juga tanggung jawab bersama," ucap dia.
Namun, Sandiaga enggan menjelaskan teknis kerja sama dengan pihak swasta tersebut.
"Teknisnya nanti, biarkan tim bekerja, setelah bekerja nanti tim melaporkan. Prinsip dasarnya apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa kita sediakan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan," kata Sandiaga.
Baca juga : Kalau RPTRA Tak Dibangun, Bukannya Maju Malah Mundur Dong
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta tidak melanjutkan program pembangunan RPTRA pada 2019.
Untuk 2018, ada 47 RPTRA yang akan dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan beralasan jumlah RPTRA yang ada sudah banyak.
Ia menyebut saat ini ada 290, dan sudah melebihi jumlah kelurahan di DKI Jakarta yang jumlahnya 267.