Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI telah mengakomodasi program penanganan banjir dalam program pengendalian banjir dan abrasi. Dia juga menegaskan, Pemprov DKI tetap mendukung program normalisasi dan naturalisasi sungai.

"Sesuai kewenangannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat mendukung secara penuh normalisasi dan naturalisasi 13 sungai, pembangunan sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur dan pembangunan waduk, situ, dan embung," kata Anies dalam rapat paripurna di DPRD DKI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018) sore.

Anies mengemukakan hal itu untuk menanggapi pendapat sejumlah fraksi di DPRD DKI yang mempertanyakan program penanganan banjirnya saat rapat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda soal Rencanana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Senin kemarin.

Baca juga : Program Penanganan Banjir Anies-Sandi Dipertanyakan DPRD

Anies menjelaskan, konsep naturalisasi sungai yang dia sebut adalah upaya membenahi sungai secara alamiah sehingga ekosistem di sekitarnya tetap terjaga.

Anies mengatakan Pemprov DKI juga punya program jangka panjang dalam program penanganan banjir. Program itu adalah membatasi penggunaan air tanah di Jakarta.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membatasi penggunaan air tanah yang kini sudah melewati batas aman 30 persen hingga lebih dari 70 persen melalui enforcement ketat pada ketersediaan sumur resapan di gedung-gedung tinggi di Jakarta," ujar Anies.

Selain itu, kata Anies, pihaknya mengupayakan kolaborasi dengan masyarakat dengan membuat sumur resapan, biopori, dan lainnya. Hal itu untuk memaksimalkan penyerapan air di area publik.

Anies mengatakan Pemprov DKI juga mau menyelesaikan 13 waduk yang belum selesai.

Kemarin, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program penanganan banjir Anies. Sejumlah fraksi mengatakan,  program penanganan banjir DKI Jakarta tidak begitu jelas.

Fraksi Hanura, misalnya, menyebut rencana yang disampaikan Anies dalam RPJMD 2017-2022 tidak ada program penanganan banjir yang jelas.

"Kami tidak menemukan satu pun program pembangunan infrastruktur dalam hal penangan banjir lbu Kota secara spesifik. Sebagaimana kita selalu saksikan bersama bahwa Jakarta sampai saat ini masih belum terbebas dari banjir, bahkan masih menjadi bencana tahunan yang merugikan sebagian warga Jakarta terutama di wilayah-wilayah pinggir kali," kata anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifudin.