JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memberi dukungan akses untuk mendapatkan modal kepada anggota OK OCE.
"Dapat eksekutif jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi dukungan akses permodalan melalui bank serta lembaga keuangan non-bank, tetapi tidak secara langsung," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (3/4/2018).
Hal itu dikatakan Anies menanggapi pendapat DPRD DKI soal program OK OCE dalam sidang paripurna raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Artinya, modal tidak diberi langsung oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan lembaga keuangan lain.
Baca juga: Anies-Sandi Pastikan Pemprov Tak Bisa Modali Peserta OK OCE Rp 5 Miliar
Anies mengatakan, anggota OK OCE harus mengikuti pelatihan dan penyuluhan terlebih dahulu. Kemudian, mereka diajari tata cara pengajuan perizinan, pemasaran, dan pembuatan laporan keuangan.
Baca juga: Sandiaga: Institusi Keuangan Lebih Mumpuni Beri Pinjaman Modal OK OCE
Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta menyoroti soal OK OCE dalam rapat paripurna. Fraksi Nasdem meminta Anies-Sandiaga memberikan modal bagi peserta OK OCE untuk mewujudkan target 200.000 wirausaha baru dalam lima tahun.
Nasdem meminta Anies-Sandiaga memberikan modal minimal Rp 5 miliar untuk program OK OCE di setiap kecamatan. Dengan demikian, OK OCE bukan sekadar program pelatihan atau penyuluhan seperti yang berjalan saat ini.
Baca juga: OK OCE Hanya Berisi Penyuluhan, Anies-Sandiaga Diminta Salurkan Modal Rp 5 Miliar
"Fraksi Nasdem menyarankan gubernur mempercepat mewujudkan hal tersebut dengan menyandingkan program pengadaan modal kepada para calon pewirausaha tersebut sekurang-kurangnya Rp 5 miliar untuk setiap kecamatan," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus.