Teken Pergub, Anies Bisa Tunjuk Langsung Direksi BUMD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menunjuk langsung direksi badan usaha milik daerah (BUMD).

Kewenangan ini dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 yang ditandatanganinya beberapa waktu lalu.

Ketika ditanya mengenai hal ini, Anies memastikan direksi yang diangkat tetap akan melalui seleksi.

Baca juga: Desain Skybridge Tanah Abang Tunggu Persetujuan Anies

"Yang penting adalah pada prosesnya ada proses seleksi yang baik, ada yang benar. Itu penting," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).

Anies menjelaskan seleksi dilakukan panitia seleksi.

Ada kajian terhadap kompetensi masing-masing calon. Prinsipnya, kata Anies, tetap menerapkan good governance.

Baca juga: Anies Ingin Transportasi di Kepulauan Seribu seperti Singapura dan Inggris

"Prinsipnya adalah kami akan kelola BUMD dengan profesional, dengan baik, kemudian prinsip-prinsip good governance juga diterapkan di situ," katanya. 

Gubernur Anies mengeluarkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.

Anies mengubah mekanisme pengangkatan calon direksi BUMD yang berasal dari kalangan orang perseorangan.

Baca juga: Anies: Kita Bangun LRT Sekian Triliun, Masa untuk Kepulauan Seribu Enggak Bisa?

Dalam pasal 5 poin f tertulis, calon orang perseorangan (di luar pejabat direksi dan karyawan BUMD) diusulkan gubernur.

Pengusulan calon direksi oleh Gubernur tidak ada dalam pergub sebelumnya yakni Pergub  Nomor 180 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam Pergub 108 itu, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) uruf f, memang diperbolehkan calon perseorangan dari non-PNS.

Namun, dijelaskan juga dalam ayat (2) bahwa calon direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and
proper test).