Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman: Ada Konflik Wali Kota dan Sekda, tapi Jangan Menghentikan Pelayanan Publik

Kompas.com - 31/07/2018, 18:57 WIB
Dean Pahrevi,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Perwakikan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai, konflik antara Pejabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Rayendra Sukarmadji seharusnya tak sampai membuat pelayanan publik terhenti.

Hasil temuan sementara Ombudsman, alasan penghentian layanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi pada Jumat 27 Juli 2018, dikarenakan konflik antarkeduanya dan sistem offline.

Ruddy sebelumnya melaporkan Rayendra ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik.

Baca juga: Pelayanan Publik di Bekasi Terhenti Diduga karena Konflik Pj Wali Kota dan Sekda

"Kenapa ada konflik antara wali kota dan sekda, tapi mereka (ASN) yang menghentikan pelayanan publik gitu. Ya kan sebetulnya aneh, ya itu terserah saja lah, Anda punya beda pilihan, tapi jangan menghentikan layanan publik, gitu saja," ucap Teguh, di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (31/07/2018).

Penghentian pelayanan itu mengakibatkan warga tidak dapat mengurus layanan seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan lainnya.

Menurut dia, penghentian pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi termasuk dalam pelanggaran maladministrasi secara terbuka. 

"Ini maladministrasinya terbuka, bentuknya adalah kelalaian tidak memberikan pelayanan kepada publik. Itu sudah sebuah tindakan maladministrasi," ujar Teguh.

Baca juga: Alasan Pj Wali Kota Bekasi Laporkan Sekda soal Dugaan Pencemaran Nama Baik

Dalam dua hari, lanjut Teguh, pihaknya akan memverifikasi data dan memanggil pihak-pihak yang dirasa bertanggung jawab pada kasus ini.

"Tim kami sekarang ini sedang bergerak untuk memastikan siapa dan apa yang menyebabkan penghentian pelayanan publik ini," ujar Teguh.

Sebelumnya, pada Jumat 27 Juli 2018 seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi tidak ada pelayanan publik. Pada Senin 30 Juli 2018, juga tidak ada pelayanan di mal pelayanan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi 'Penindakan'

Taruna STIP Tewas Dianiaya, Polisi Ungkap Pemukulan Senior ke Junior Jadi Tradisi "Penindakan"

Megapolitan
Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com