Anggota DPRD DKI: Waktu Minta Angggaran Rusun, Pemprov Mintanya seperti Mau Nangis...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mencecar pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta karena mencoret anggaran pembangunan rumah susun tahun 2018.

Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga mengatakan, padahal dulunya pihak Pemprov DKI memohon kepada DPRD DKI mengizinkan untuk menganggarkan program itu.

"Padahal waktu kalian minta anggaran itu, kalian mintanya kayak mau nangis, tetapi sekarang tidak bisa dieksekusi," kata Pandapotan dalam rapat komisi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/8/2018).

Ada tiga rusun yang anggaran pembangunannya dicoret, yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

Baca juga: Pemprov DKI Coret Anggaran Pembangunan 3 Rusun, Tidak Ada Unit Baru Tahun Ini

Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria pun menilai bahwa ini bentuk ketidaktelitian Pemprov DKI.

Gagalnya pembangunan rusun akan membuat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) menjadi besar.

"Itu hampir Rp 1 triliun loh, akan menjadi silpa, kan enggak karuan," ujar Iman.

Jika sejak awal memang tidak bisa dieksekusi, Iman mengatakan, seharusnya anggaran itu dialihkan ke program lain, salah satunya untuk subsidi pangan bagi pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Waduh, masyarakat akan sangat berterima kasih itu," kata dia.

Adapun nilai anggaran pembangunan tiga rusun yang dicoret mencapai Rp 712 miliar.

Rincinannya, pembangunan Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng sebesar Rp 361 miliar, Rusun PIK Pulogadung sebesar Rp 188 miliar, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat sebesar Rp 162 miliar. Tiga rusun itu mencakup 8 tower dan 1.951 tower.