Tarif Rusun Naik, Prasetio Khawatir Warga Pindah Lagi ke Bantaran Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi khawatir warga yang sudah direlokasi ke rusun akan pindah lagi ke bantaran kali.

Sebab mereka tidak mampu membayar tarif rusun yang dinaikkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ingat, waktu pemerintahan sebelumnya itu, kan, orang-orang dari bantaran kali dinaikin ke rusun. Nanti kalau akhirnya menuju lagi ke bantaran kali bagaimana? Takutnya di situ," ujar Prasetio di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Suara Warga Gusuran di Rusun Marunda soal Kenaikkan Tarif Rusun

Prasetio mengatakan, seharusnya kebijakan menaikkan tarif rusun dipikirkan matang-matang. Selain mempertimbangkan kesanggupan warga rusun, Prasetio juga meminta Pemprov DKI melihat kondisi rusun.

Kata dia, sejumlah rusun tidak memiliki fasilitas yang lebih baik dari rusun lain sehingga tidak layak jika tarifnya naik.

"Masa (tarif sewa) Rusun Penjaringan mau dinaikkan? Itu, kan, sudah enggak layak juga. Jadi ini pasti memberatkan terutama buat mereka yang rusunnya tidak layak," kata dia.

Baca juga: Kenaikan Tarif Rusun Pulogebang yang Terlalu Tinggi Akan Direvisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif sewa 15 rumah susun sewa (rusunawa) di DKI Jakarta.

Tarif rusun yang dinaikkan tak hanya tarif untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk kelas paling bawah yakni masyarakat terprogram.

Rusun yang dinaikkan yakni Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung.

Baca juga: Warga Rusun Cibesel Berharap Pemprov DKI Tak Naikkan Tarif Sewa Rusun

Kemudian juga Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang. Persentase kenaikan rata-rata 20 persen.