Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI: Tarif LRT Seharusnya Bisa Lebih Murah dari Rp 10.800

Kompas.com - 19/09/2018, 15:06 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, sedianya tarif LRT Jakarta bisa lebih murah dari yang diusulkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sebesar Rp 10.800.

Setidaknya, kata dia, tarif lebih murah ditetapkan pada awal pengoperasikan LRT untuk menarik penumpang berpindah ke moda transportasi itu. 

"Tarif LRT harus lebih murah sebagai upaya menarik minat penumpang, setidaknya di awal operasi. Baru nanti setelah segmentasi konsumen terbentuk maka besaran tarif bisa lebih mempertimbangkan cost and benefit," ujar Tulus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: PT Jakpro Dikritik Tak Bisa Jelaskan Perencanaan LRT Fase II dan Rumah DP Rp 0

Ia berpendapat, jika seluruh struktur komponen tarif di bebankan kepada konsumen, maka masyarakat tidak akan terlalu tertarik menggunakan LRT karena dirasa mahal.

Oleh karena itu, ia menyarankan manajemen LRT dan Pemprov DKI Jakarta mencari pendapatan alternatif di luar tarif yang dibebankan kepada konsumen.

"Misalnya pendapatan sewa tenant, iklan, dan lain-lain. Tidak mungkin seluruh komponen biaya operasional LRT dibebankan 100 persen kepada konsumen," ucap Tulus.

Ia pun menyarankan, sebelu merumuskan besaran tarif, pihak LRT dan Pemprov DKI melakukan survei terkait alokasi budget transportasi warga Jakarta.

Nantinya, survei ini berguna untuk mengetahui besaran tarif LRT dan subsidi yang perlu dialokasikan.

"Artinya berapa persen dari indeks pengeluaran secara keseluruhan. Berapa persen alokasi untuk transportasi. Dari situ nanti bisa dirumuskan berapa kira-kira besaran tarif LRT, tarif MRT dan berapa persen alokasi subsidinya," kata dia. 

Baca juga: Nanti LRT Bisa-bisa Balapan Tuh di Manggarai

Sebelumnya, Direktur LRT Jakarta Allan Tandiono menyampaikan, DTKJ mengusulkan besaran tarif LRT Rp 10.800.

Angka ini baru sebatas usulan dari DTKJ. Selanjutnya, Pemprov DKI bersama DPRD DKI yang akan menetapkan besaran tarif. 

Proyek LRT dibangun oleh PT Jakarta Propertindo terbentang sepanjang 5,8 kilometer dari Velodrome hingga Kelapa Gading di Jakarta Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com