PT Jakpro Dikritik Tak Bisa Jelaskan Perencanaan LRT Fase II dan Rumah DP Rp 0

Kompas.com - 18/09/2018, 22:12 WIB
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta William Yani mengkritik semua pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Kritikan pertama soal rencana pembangunan light rail transit (LRT) fase II.

"Ini kan harus ada anggaran untuk LRT fase II dalam anggaran perubahan ini, tapi ternyata Jakpro belum siap konsepnya," kata Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (18/9/2018).

PMD yang diajukan PT Jakpro sebesar Rp 2,3 triliun. Rinciannya Rp 1,8 triliun untuk LRT fase II dan Rp 531 miliar untuk rumah DP Rp 0.

Baca juga: Dirut Jakpro Ragu Bisa Kerjakan LRT Fase 2, Velodrome-Dukuh Atas

PT Jakpro diminta menjelaskan perencanaan lengkap terkait proyek itu dari mulai tarif, tahapan pembangunan tiap tahun, sampai anggarannya.

Yani juga mengkritik rencana Jakpro membuat rumah DP Rp 0. Yani menyayangkan BUMD sudah meminta anggaran untuk itu sementara DPRD DKI belum diberitahu rencana detailnya.

"Sampai sekarang kami anggota banggar (badan anggaran) belum dapat konsep lengkap sampai 2022 itu yang dibangun berapa pintu sih? Di mana saja? Anggarannya berapa? Payung hukumnya berapa? Sistemnya apa?" kata Yani.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto membantah tidak punya perencanaan, khususnya soal LRT fase II. Dwi mengatakan pihaknya sudah punya kajian, dasar hukum, amdal, kajian kebijakan, hingga rencana kegiatannya.

"Dari hasil ini kami ada rencana 5 tahun untuk Velodrome sampai Manggarai," kata Dwi.

Menurut Dwi, sudah ada perkiraan anggaran yang dibutuhkan sampai LRT fase II selesai jika menggunakan biaya sendiri. PT Jakpro juga sudah memperkirakan anggarannya jika ke depan bisa dijalin kerja sama dengan swasta lain.

Baca juga: Taufik: Dirut Jakpro yang Baru Belum Kerja Apa-apa Sudah Minta PMD, Mundur Saja...



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Janji Anies dan Kritik soal Syarat NIK dan KK pada Smart E-budgeting

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X