JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian warga merespons negatif rencana pencalonan Mohammad Taufik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.
Djami (30), pegawai negeri di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, berpendapat bahwa pencalonan Mohammad Taufik bisa membunuh kepercayaan rakyat kepada aparat pemerintah.
Sebab, Taufik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Ia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memimpin suatu daerah.
Kendati demikian, partai politik yang mengusung seorang pemimpin daerah seharusnya mempertimbangkan riwayat hukum calonnya.
"Saya tahu siapa dia (Mohammad Taufik), tetapi saya kecewa sih kenapa dia ngotot banget jadi wagub. Harusnya parpol yang mengusungnya juga perhatikan dong bagaimana pendapat rakyat," ujar Djami saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
Baca juga: Kursi Wagub DKI Jakarta dan Logika Moral yang Hilang
Djami menyampaikan, kriteria pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa memberikan teladan yang baik untuk rakyatnya.
"Dia saja pernah korupsi, apakah bisa menjamin dia enggak korupsi di masa depan. Ini Jakarta loh, ibu kota negara. Harusnya yang memimpin, seseorang dengan track record yang baik," ujar dia.
Pendapat yang sama juga disampaikan Laura (27), karyawan swasta di kawasan Sudirman. Ia ragu Jakarta akan lebih baik jika dipimpin mantan narapidana kasus korupsi.
Laura paham bahwa setiap mantan napi korupsi memiliki hak untuk hidup normal kembali dalam lingkungan.
Kendati demikian, menurut dia, memilihnya mantan napi korupsi menjadi kepala daerah merupakan pilihan yang keliru.
"Boleh saja memberi kesempatan kedua kepada mereka (mantan napi korupsi) asal jangan memimpin daerah lah. Siapa yang bisa menjamin dia enggak mengulanginya lagi?" ujar Laura.
Mitha (24), karyawan swasta lainnya, juga mengaku kecewa akan keputusan Partai Gerindra DKI yang mengusulkan Taufik sebagai calon wakil gubernur Jakarta.
Ia menilai, ini bisa menciptakan citra buruk pemerintahan. Menurut Mitha, pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu memberikan manfaat bagi rakyat yang dipimpinnya.
"Korupsi itu kan merugikan rakyat, kalau dia jadi wagub, kita mencontoh hal baik apa dari dia?" ujar Mitha.
"Saya enggak tahu siapa yang bisa memutuskan dia bisa jadi wagub atau tidak, tetapi tolonglah dengar pendapat rakyat. Kita enggak mau punya wagub mantan napi korupsi," ucap dia.