Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekda DKI Kumpulkan Kepala SKPD yang Serapan Anggarannya Rendah

Kompas.com - 02/10/2018, 15:49 WIB
Jessi Carina,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengumpulkan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggaran di SKPD mereka rendah, Selasa (2/10/2018).

Sekda mempertanyakan serapan anggaran yang rendah itu kepada masing-masing kepala SKPD.

"Saya jadwalkan tiap pekan saja kita genjot evaluasi penyerapan anggaran ini. Kita minta dua pekan satu kali sampai Desember nanti," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Ini Daftar SKPD DKI yang Serapan Anggarannya Rendah

Beberapa kepala SKPD yang dipanggil adalah kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, kepala Dinas Kesehatan, dan kepala Dinas Cipta Karya.

Dalam rapat evaluasi pertama ini, Saefullah mengatakan, sebagian SKPD sudah memiliki rencana penggunaan anggaran yang on the track.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta misalnya, sudah mulai menagih pembayaran terkait program rehabilitasi total gedung sekolah.

Program ini menjadi penghambat penyerapan anggaran. "Lalu mebel juga ada yang sudah mulai dikirim, Kepulauan Seribu itu sudah dipenuhi gedung-gedung barunya dengan mebel," ujar Saefullah.

Namun, ada juga SKPD yang perkembangannya tidak baik. Saefullah menyoroti penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang baru 9 persen.

Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan.

Ada sejumlah kegiatan yang gagal lelang seperti pembangunan Kantor Camat Mampang Prapatan, Kantor Lurah Karet, dan Kantor Lurah Kuningan Timur.

Baca juga: Pemprov DKI Gelar Lelang Jabatan, Ditargetkan Tak Ada Lagi Plt Pimpinan SKPD

Saefullah sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, menurut dia, ini merupakan kegiatan yang diusulkan sendiri oleh SKPD. Anggaran juga sudah bisa digunakan sejak awal tahun ini.

"Januari itu sudah bisa lelang dia. Kenapa baru ribut pas hari begini? Itu saya sayangkan kinerja seperti itu," ujar Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Padahal Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Padahal Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com