Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Buka Pendaftaran PPK Buat Pilkada DKI 2024, Ini Tahapan dan Syaratnya

Kompas.com - 23/04/2024, 11:12 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI membuka pendaftaran untuk panita pemilihan kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata berujar, pendaftaran PPK dibuka mulai hari ini, Selasa (23/4/2024) sampai lima hari ke depan atau 27 April.

"Jadwalnya ditetapkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 476 tahun 2024. Mulai 23 April, akan dibuka pendaftaran bagi calon anggota PPK," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa.

Sementara itu, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU DKI Muhammad Tarmizi menjelaskan proses penerimaan PPK juga dimulai pada hari Selasa ini hingga 29 April 2024.

Baca juga: Deretan Nama yang Ramaikan Bursa Pilkada 2024 di Jabodetabek

Proses pendaftaran PPK dapat melalui online berbasis aplikasi KPU yakni Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

Semua dokumen persyaratan calon peserta juga harus dilakukan pengunggahan melalui SIAKBA.

"Masyarakat bisa berpartisipasi menjadi anggota PPK. Seleksi ini terbuka bagi seluruh penduduk DKI Jakarta yang memenuhi syarat" kata Tarmizi.

Menurut Tarmizi, penelitian administrasi bagi calon anggota PPK akan dilakukan pada 24 April hingga 3 Mei 2024. Hasilnya diumumkan tanggal 4-5 Mei 2024.

"Bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tertulis tanggal 6-8 Mei 2024 menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan hasilnya diumumkan pada 9-10 Mei 2024," ucap Tarmizi.

Baca juga: Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

"Kami akan meminta tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK ini pada tanggal 4-10 Mei 2024," imbuhnya.

Adapun seleksi wawancara kepada calon anggota PPK akan dilaksanakan pada 11-13 Mei 2024. Sedangkan hasilnya diumumkan pada 14-15 Mei 2024.

Sementara pengumuman calon anggota PPK yang diterima akan dinformasikan pada 15 Mei 2024 serta dilantik tanggal 16 Mei 2024.

Berikut syarat calon PPK Pilkada Tahun 2024 yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berusia paling rendah 17 tahun
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK
  7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Baca juga: KPU DKI Susun Jadwal Pencoblosan Pilkada 2024 jika Terjadi Dua Putaran

Selain itu, peserta wajib juga untuk melengkapi kelengkapan dokumen. Berikut syarat dokumen:

  1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar;

Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:

  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota partai politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
  11. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
  12. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol
  13. Daftar Riwayat Hidup
  14. Pas Foto Berwarna 4x6 sebanyak satu lembar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejari Jaksel Kerahkan 30 Jaksa Untuk Susun Dakwaan 10 Tersangka Kasus Korupsi Timah

Kejari Jaksel Kerahkan 30 Jaksa Untuk Susun Dakwaan 10 Tersangka Kasus Korupsi Timah

Megapolitan
PPDB SD Hanya Dibuka Jalur Zonasi, Disdik: Kalau Satu RT, Otomatis Diterima

PPDB SD Hanya Dibuka Jalur Zonasi, Disdik: Kalau Satu RT, Otomatis Diterima

Megapolitan
Wanita di Tangsel Babak Belur Dianiaya Pacar karena Kesal Ponselnya Hilang

Wanita di Tangsel Babak Belur Dianiaya Pacar karena Kesal Ponselnya Hilang

Megapolitan
Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung, Awalnya Dikira Kucing

Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Aliran Sungai Ciliwung, Awalnya Dikira Kucing

Megapolitan
Menyambangi Gang Venus Tambora, Permukiman Padat yang Minim Sinar Matahari

Menyambangi Gang Venus Tambora, Permukiman Padat yang Minim Sinar Matahari

Megapolitan
Supian Suri Ungkap Alasan Ajak Intan Fauzi Duet pada Pilkada Depok 2024

Supian Suri Ungkap Alasan Ajak Intan Fauzi Duet pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Kronologi Pengeroyokan Siswi SMP di Bekasi

Kronologi Pengeroyokan Siswi SMP di Bekasi

Megapolitan
Saksi: Sekuriti GBK yang Cekcok dengan Fotografer Sudah Dipindah Tugas

Saksi: Sekuriti GBK yang Cekcok dengan Fotografer Sudah Dipindah Tugas

Megapolitan
Pelaku 'Live' Instagram Saat Keroyok Siswi SMP di Bekasi

Pelaku "Live" Instagram Saat Keroyok Siswi SMP di Bekasi

Megapolitan
Anies Baswedan Terima Dukungan PKB untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

Anies Baswedan Terima Dukungan PKB untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Pelaku Pengeroyokan Siswi SMP di Bekasi Berjumlah 4 Orang, Beda Sekolah dengan Korban

Pelaku Pengeroyokan Siswi SMP di Bekasi Berjumlah 4 Orang, Beda Sekolah dengan Korban

Megapolitan
'Jangan-jangan Polisi Atau Jaksa Tebang Pilih Tidak Menahan Firli Bahuri'

"Jangan-jangan Polisi Atau Jaksa Tebang Pilih Tidak Menahan Firli Bahuri"

Megapolitan
Ajak Intan Fauzi Maju Bareng di Pilkada Depok, Supian Suri Klaim Tinggal Tunggu Restu Zulhas

Ajak Intan Fauzi Maju Bareng di Pilkada Depok, Supian Suri Klaim Tinggal Tunggu Restu Zulhas

Megapolitan
Lelang Rubicon Mario Dandy Dimenangi PT Adiguna Bumi Petrol, Laku Rp 725 Juta

Lelang Rubicon Mario Dandy Dimenangi PT Adiguna Bumi Petrol, Laku Rp 725 Juta

Megapolitan
Sekuriti GBK Cekcok dengan Fotografer, Saksi: Sudah Sering Ribut

Sekuriti GBK Cekcok dengan Fotografer, Saksi: Sudah Sering Ribut

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com