Politisi PKB: Polemik BBM Jenis Premium Jangan Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Razman Arief Nasution menyayangkan polemik soal harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dipolitisasi.

Pemerintah pada Rabu (10/10/2018) lalu membatalkan kenaikan harga BBM jenis premium satu jam setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan premium pada sekitar pukul 18.00 WIB hari ini.

"Kenaikan harga BBM mudah sekali dipolitisasi, dan ini menjadi jualan politik. Dan nanti akibatnya pemerintah dikatakan tidak konsisten," kata Razman dalam diskusi Polemik Premium di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Baca juga: Sudah Waktunya Harga BBM Subsidi Naik?

Menurut Razman, pembatalan kenaikan harga BBM jenis premium bukan bentuk inkonsistensi pemerintah. Hal itu, berkaitan dengan adanya perhitungan sejumlah aspek yang berpotensi terdampak jika harga premium dinaikkan, seperti daya beli masyarakat.

Kenaikan harga BBM, termasuk premium, merupakan akibat dari kenaikan harga minyak dunia dan inflasi.

Pembatalan kenaikan harga premium, kata Razman, lantaran Presiden Jokowi meminta supaya pemerintah kembali melakukan perhitungan terkait hal tersebut, dan mengupayakan penahanan inflasi.

"Presiden Jokowi berupaya agar premium tidak dinaikkan, tolong dicarikan solusi konkret agar inflasinya bisa ditahan. Presiden Jokowi mengatakan jangan dinaikkan, karena masih ada hitung-hitungan yang bisa untuk tidak dinaikkan (harga premium)," ujar dia.

Namun, keadaan tersebut saat ini justru banyak dimanfaatkan sebagai isu politik. Banyak pihak yang menuding pemerintah tidak melakukan pembicaraan yang matang mengenai rencana kenaikan BBM jenis premium tersebut.

Baca juga: Harga Premium Batal Naik, APBN Akan Ngos-ngosan

"Sekarang orang cenderung melihat ini seolah-olah kebijakan yang tidak konsisten, seolah-olah ada pembicaraan yang tidak dibangun secara kolektif kolegial. Seolah-olah ada dugaan Pak Ignasius Jonan itu hanya ingin menaikkan sendiri tanpa berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan," ujar Razman.

Razman meminta supaya isu tersebut tidak terus-menerus dipolitisasi. Ia juga berharap pihak yang mengkritisi kinerja pemerintah ikut memberikan solusi.

"Saya harap urusan BBM jangan dipolitisasi. Kita mengkritisi pemerintah karena ada krisis, berikan solusi konkret kepada kita apa yang harus kita lakukan," katanya.

Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu sore.

"Pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium, premium saja ya, mulai hari ini pukul 18.00 WIB paling cepat, tergantung Pertamina (sosialisasi) ke 2.500 SPBU di seluruh nusantara, disesuaikan harganya," kata Jonan.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium itu, menurut Jonan, menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, dalam hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.