Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Cabut Gigi Minta ke Dokter Spesialis, Padahal di Puskesmas Bisa..."

Kompas.com - 08/11/2018, 23:50 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, perubahan sistem penggunaan Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar pelayanan kesehatan terhadap warga Kota Bekasi berjalan lebih efektif.

Menurut Tri, sistem penggunaan kartu sehat sebelumnya kurang efektif dan cenderung semrawut. Sebab, warga bebas datang ke rumah sakit di Kota Bekasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kami evaluasi, ini banyak penyakit-penyakit yang ringan ke rumah sakit. Misalnya, cabut gigi atau apa itu mintanya ke dokter spesialis padahal peralatan kami di puskesmas bagus," kata Tri saat ditemui di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Pemegang Kartu Sehat di Bekasi Kini Harus Dapat Rujukan Puskesmas Sebelum ke RSUD

Kini, pemilik kartu sehat harus terlebih dahulu mendapatkan surat rujukan puskesmas apabila ingin berobat ke RSUD atau RS swasta.

Ia mengatakan, pelayanan kesehatan di puskesmas sudah semakin baik. 

"Jadi lebih kepada bagaimana cara hidup sehat dan pencegahan daripada penyembuhan. Semua puskesmas relatif hampir punya standar sama, pelayanan dasar sudah," ujar Tri.

Baca juga: Kadis Pertamanan DKI: Kalau Memungkinkan, Saya Ingin Ada Kartu Sehat Pohon

Anggaran yang disediakan untuk program kartu sehat berbasis NIK mencapai Rp 300 miliar pada tahun 2018.

Tri pun membantah perubahan sistem tersebut untuk menghemat anggaran kota Bekasi.

Perubahan, lanjut dia, dilakukan agar pelayanan kesehatan berjalan lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Jokowi Jadi Presiden, Pedagang Pasar Tanah Abang Ingatkan Program Kartu Sehat

"Karena kita akan melihat apakah pola ini lebih rendah kan enggak tahu, karena jenis penyakit mungkin lebih banyak," kata dia. 

Perubahan tahap penggunaan kartu sehat sudah berlaku sejak Kamis (1/11/2018).

Warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan, cukup datang dan mendaftar ke puskesmas terdekat dengan membawa kartu sehat dan KTP. 

Baca juga: Rieke Bagi-bagi Kartu Sehat dan Pintar di Taman Bungkul

Apabila puskesmas tidak mampu melayani penyakit yang diderita warga, maka akan dibuat surat rujukan untuk berobat ke RSUD.

Untuk penderita penyakit keras secara darurat, bisa langsung dibawa ke RSUD atau RS swasta tanpa harus minta rujukan puskesmas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com