Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemegang Kartu Sehat di Bekasi Kini Harus Dapat Rujukan Puskesmas Sebelum ke RSUD

Kompas.com - 07/11/2018, 15:21 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mengubah sistem penggunaan Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, kini pemilik kartu sehat harus terlebih dahulu mendapat surat rujukan puskesmas apabila ingin berobat ke RSUD atau rumah sakit swasta. 

"Yang dilakukan sekarang membuat suatu konsep bahwa kami ingin mengoptimalkan apa yang kita miliki. Puskesmas kita juga bagus-bagus dan RSUD juga sudah mampu," kata Tri saat ditemui di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Kadis Pertamanan DKI: Kalau Memungkinkan, Saya Ingin Ada Kartu Sehat Pohon

Tri mengatakan, tidak ada batasan penyakit bagi pemegang kartu sehat untuk berobat di puskesmas dan rumah sakit.

Saat puskesmas tidak dapat menangani, pasien dirujuk ke RSUD.

"Kalau (RSUD) tidak mampu, harus (dirujuk) RS swasta ya tidak apa-apa. Jadi dibawa ke RS yang sudah ada MoU dengan Pemkot Bekasi," ujar Tri.

Baca juga: Jokowi Jadi Presiden, Pedagang Pasar Tanah Abang Ingatkan Program Kartu Sehat

Kartu sehat sebelumnya bisa digunakan warga berobat dimana pun dengan berbagai penyakit. 

Tri menambahkan, perubahan ini bertujuan menjadikan pelayanan kesehatan lebih efektif.

"Harus ada kajian medis. Jadi misalnya cuma pusing, mencret, penginnya ke dokter spesialis, padahal bisa di puskesmas," ujar dia. 

Baca juga: Rieke Bagi-bagi Kartu Sehat dan Pintar di Taman Bungkul

Kebijakan ini sudah berlaku sejak Kamis (1/11/2018).

Warga cukup datang dan mendaftar ke puskesmas terdekat dengan membawa kartu sehat dan KTP.

Puskesmas baru akan merujuk pasien ke RSUD jika tidak dapat menangani. 

Baca juga: Apa Beda BPJS Kesehatan dengan Kartu Sehat ala Jokowi?

Pasien yang menderita penyakit keras secara darurat, bisa langsung ke RSUD atau RS swasta tanpa meminta rujukan puskesmas.

Bagi warga yang belum memiliki kartu sehat, bisa mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Pemkot Bekasi menganggarkan pembiayaan kartu sehat berbasis NIK tahun 2018 sebesar Rp 219 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com