Taufik: Kondisi Kantor Camat Mampang Tak Layak Ada di Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyoroti kondisi Kantor Camat Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang memprihatinkan. Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik menyampaikan, kondisi kantor camat itu tidak seperti kantor-kantor camat yang seharusnya ada di Ibu Kota. Dia menyebutkan, Kantor Camat Mampang lebih seperti kantor-kantor camat di daerah pinggiran.

"Sudah sangat penting mengubah muka kantor pemerintahan di Jakarta. Kantor Camat Mampang tidak layak sebagai kantor kecamatan yang ada di Ibu Kota Negara yang anggarannya (APBD) Rp 87 triliun," kata Taufik dalam rapat pembahasan APBD DKI 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Sulit Cari Tanah di Jakarta, Pergub Direvisi agar Kantor Camat Bisa Diperbaiki

Taufik menyampaikan hal tersebut saat Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengajukan anggaran Rp 120 miliar untuk pengadaan lahan gedung baru Kantor Camat Mampang Prapatan.

Kantor camat di Jalan Mampang Prapatan XII itu mulanya akan dipindah ke Jalan Bangka II. Namun, lahan di Jalan Bangka II masih dalam sengketa.

"Tahun kemarin (anggaran) Rp 19 miliar tidak bisa dibangun karena lahan sengketa sampai sekarang. Alternatif lahan baru tidak berada di gang sempit atau buntu, kalau memungkinkan di jalan utama," ujar Marullah.

Taufik mendukung rencana Pemerintah Kota Jakarta Selatan memindahkan lokasi kantor camat yang sering kebanjiran saat musim hujan itu.

Anggota Banggar DPRD DKI Ruslan Amsyari juga setuju dengan rencana Pemkot Jakarta Selatan.

"Kantor Camat Mampang tidak layak. Kondisinya di gang senggol, kalau hujan banjir," kata dia.

Anggota Banggar DPRD DKI yang lain, Gembong Warsono, menyampaikan hal serupa. Dia malah mengusulkan anggaran Rp 120 miliar ditambah jika Pemkot Jakarta Selatan merasa anggaran pembebasan lahan itu kurang.

"Mesti cek betul apakah cukup dengan anggaran ini. Kalau Rp 120 miliar kurang, kita tambahin, wong duit kita banyak, perlu kita prioritaskan untuk Mampang ini," ucap Gembong.

Setelah anggota Banggar sepakat, Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kemudian mengetok palu untuk menyetujui anggaran Rp 120 miliar itu.

"Jadi, pembelian tanah diprioritaskan, setuju ya," kata Prasetio sebelum mengetok palu.