YLKI Nilai KRL Commuter Line Premium Kemunduran

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pengadaan KRL commuter line kelas premium sebagai kemunduran. Ketua YLKI Tulus Abadi mengklaim perbedaan kelas di transportasi massal justru sudah tak diterapkan lagi di negara-negara lain.

"Di dunia manapun KA commuter tidak ada kategori kelas, tidak ada premium, tidak ada express, dan sejenisnya. Yang sekarang ini sudah benar, kok mau diruntuhkan lagi. Aneh bin ajaib..." kata Tulus lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Tulus mengatakan kehadiran KRL premium bakal mengorbankan operasional KRL commuter line. Kebijakan itu dianggap menyalahi pakem.

"Dampak pemberlakuan KRL premium, adalah potensi pelanggaran hak-hak konsumen KRL yang secara keseluruhan sangat besar," ujar Tulus.

Baca juga: 4 Fakta Rencana Operasional KRL Premium Jabodetabek

Tulus menduga langkah ini digulirkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena adanya tekanan dari pemerintah. Ia menyebut finansial KAI tertekan karena tengah bertanggung jawab atas proyek LRT Jabodetabek.

"Dana PSO terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO yang belum dibayar pemerintah. Sehingga PT KAI berupaya atau diminta menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium," kata dia.

YLKI meminta pemerintah dan PT KAI membatalkan rencana pengadaan KRL premium.

"Ini kebijakan kontra produktif bagi konsumen KRL secara keseluruhan dan bagi PT KAI. Selain itu akan menjadi bahan tertawaan oleh komunitas operator kereta commuter di dunia," ujar Tulus.

Anak perusahaan PT KAI, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menguji coba KRL premium pada pertengahan 2019.

Kereta premium akan menggunakan kereta yang sudah ada, dengan tarif yang lebih mahal. Bedanya dengan KRL biasa, rangkaian KRL premium punya tempat duduk yang berbeda, dan tidak akan berhenti di tiap stasiun.

Saat ini, PT KCI tengah melakukan pengadaan tempat duduk.