Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2018: Tarik Ulur Gerindra-PKS, Penyebab Posisi Wagub DKI Kosong...

Kompas.com - 26/12/2018, 05:15 WIB
Dean Pahrevi,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

BEKASI,  KOMPAS.com - Ibu Kota tidak memiliki wakil gubernur sejak Kamis (9/8/2018) hingga Rabu (26/12/2018). 

Kursi wagub kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.  

Usai ditunjuk menjadi cawapres, Sandiaga pun memutuskan mengundurkan diri dari posisi wagub DKI.  

Baca juga: Soal Cawagub DKI, DPP PKS Yakin DPRD DKI Beritikad Baik

Dia mengantarkan surat pengunduran diri sebagai wagub DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 10 Agustus 2018. 

Pengunduran diri Sandiaga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian pada Senin (27/8/2018), Sandiaga membacakan surat pengunduran dirinya di hadapan anggota DPRD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Baca juga: DPP PKS: Alasan Cawagub DKI dari PKS Tak Dikenal Mengada-ada

Tarik ulur PKS dan Gerindra...

Dua partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mengajukan calon wakil gubernur pengganti Sandiaga. 

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, partai pengusung Anies-Sandiaga berhak mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta.

"Menurut saya, ya, ikuti aturan main saja. Satu (calon dari) PKS, satu (calon) dari Gerindra dan nanti dipilih DPRD," kata Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2018).

Baca juga: Jadi Cawagub DKI, Agung Yulianto Tak Ingin Bersaing dengan Syaikhu

Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, seharusnya Partai Gerindra memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

Sebab, lanjut dia, PKS telah memberi kewenangan penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presiden pada Pilpres 2019. 

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," ucap Sohibul.

Baca juga: Gerindra Berharap Pembahasan Cawagub DKI Rampung Sebelum Pilpres

Dalam kondisi tersebut, PKS dan Gerindra terus tarik menarik nama yang akan diajukan sebagai wagub.  

Pihak PKS menganggap kursi wagub menjadi hak mereka sesuai kesepakatan Presiden PKS Sohibul Iman dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Secara prinsip di level pimpinan sudah ada kesepakatan. Pak Prabowo sudah istilahnya menyetujui bahwa kursi wakil gubernur menjadi milik PKS. Secara prinsip begitu," ujar Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Gerindra Pesimistis Pembahasan Cawagub DKI Rampung Tahun Ini

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com