Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta Butuh Dana Rp 605 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun transportasi massal di Jakarta dalam jangka waktu 10 tahun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun transportasi itu mencapai Rp 605 triliun.

"Kami akan membutuhkan sekitar total lebih kurang Rp 605 triliun untuk bisa membangun semuanya. Nanti kira-kira per tahun Rp 60 triliun selama 10 tahun," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (28/1/2019).

Dalam rapat soal integrasi transportasi di Jakarta yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin, Anies diberi tugas untuk menyusun rencana pembangunan transportasi massal itu secara detail, termasuk anggarannya.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Butuh Waktu 10 Tahun Benahi Kemacetan dan Kekumuhan Jakarta

Dari rencana tersebut, pemerintah pusat dan Pemprov DKI akan mencari sumber pendanaan untuk membangunnya.

"Rp 60 triliun (per tahun), maka kami harus mencarikan sumber pendanaannya. Nah, ini bisa dibagi antara pemprov dengan pemerintah pusat," kata Anies.

Dalam rapat, Anies telah membeberkan kebutuhan moda transportasi massal di Jakarta beserta jangkauannya.

Transjakarta, kata Anies, harus menjangkau 2.149 kilometer wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini, transjakarta baru menjangkau 1.100 kilometer wilayah sehingga harus armadanya harus ditambah.

Anies juga menyebut moda light rail transit (LRT) harus menjangkau lebih dari 130 kilometer wilayah, sementara moda raya terpadu (MRT) harus dibangun untuk menjangkau 112 kilometer wilayah. Angkutan mikro juga harus tersedia lebih dari 20 ribu kendaraan.

Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, butuh waktu 10 tahun untuk membenahi kemacetan dan kekumuhan di Jakarta.

Baca juga: Jusuf Kalla Tugaskan Anies Rencanakan Pembangunan Transportasi untuk 10 Tahun

Dia menyebut persoalan kemacetan di Jakarta tak murni masalah transportasi, tetapi juga buruknya tata ruang dan wilayah Ibu Kota.

Kalla berharap ke depannya transportasi dan tata ruang saling terintegrasi sehingga macet dan kesan kumuh di Jakarta hilang.

Nantinya, anggaran penataan Jakarta dan juga kota di sekitarnya bisa dihimpun dari APBN, APBD, dan swasta.

"Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Iya harus begitu keseluruhan. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," ujar Kalla.