Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Pengemudi Ojek Online dan Tukang Cakwe Bermimpi Jadi Wakil Rakyat

Kompas.com - 13/03/2019, 12:28 WIB
Dean Pahrevi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Ada 20.528 kursi legislatif yang diperebutkan puluhan ribu orang dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 pada 17 April mendatang.

Dari 20.528 kursi itu, 575 merupakan kursi DPR RI, 136 kursi DPD, 2.207 kursi DPRD provinsi, dan 17.610 kursi DPRD kota/kabupaten.

Orang-orang yang berlomba untuk menempati posisi-posisi itu datang dari berbagai kalangan dan tidak semuanya bermodal besar.

Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) itu berasal dari sektor informal. Ada yang bekerja sebagai pengemudi ojek online hingga pedagang cakwe.

Mereka menantang para petahana dan lawan yang bermodal besar. Bagaimana strategi mereka bersaing dengan para caleg lainnya?

Suhandi, pengemudi ojek online

Suhandi, pengendara ojek online yang jadi caleg DPR RI dari PKBKOMPAS.com/Ryana Aryadita Suhandi, pengendara ojek online yang jadi caleg DPR RI dari PKB
Suhandi merupakan caleg DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. 

Suhandi bekerja sebagai pengemudi ojek online. Dia berkeinginan menjadi anggota legisliatif saat tak sengaja mengantar penumpangnnya ke DPP PKB.

Saat itu, terdapat pamflet pendaftaran sebagai caleg dari PKB.

Suhandi pun mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan.

Beberapa hari kemudian, dia dihubungi pihak PKB untuk datang ke DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Ketika datang, dia bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Cak Imin meyakinkan saya untuk lanjut terus, untuk membela teman-teman ojek online dan rakyat kecil, jangan berkecil hati," kata Suhandi kepada kepada Kompas.com pada 9 Maret ini. 

Setelah bertemu Muhaimin, beberapa hari kemudian dia kaget. Ternyata dirinya dicalonkan PKB sebagai caleg DPR RI Jakarta III untuk daerah pemilihan (dapil) Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.

Baca juga: Pengendara Ojek Online dan Impian Duduk di Bangku Senayan...

Dia pun mulai berkampanye, dengan modal yang minim. Dia hanya membuat stiker kecil.

Berbekal dukungan keluarga dan rekan, serta niat ingin memperjuangkan kesejahteraan pengemudi ojek online.

Suhandi menyasar rekan-rekan sesama ojol dalam berkampanye.

"Biasa sambil mengantar penumpang saya juga suka keliling-keliling ke tongkrongan ojol kan banyak saya kampanye, bagi-bagi stiker dan menyampaikan maksud saya," ujar Suhandi.

Dia merasa senang karena sejauh ini respons yang didapat sangat positif.

Rata-rata para tukang ojek online mendukung pencalonannya. Para penumpang yang ditemuinya juga turut menyemangati.

"Semua pada baik ya mendukung saya. Teman-teman mendukung dengan ikut mengampanyekan saya, para penumpang juga selalu memberikan semangat," tutur Suhandi.

Dia menargetkan dapat meraup 60.000 suara. Dia optimistis bisa meraih suara itu. Jumlah  pengemudi ojek online di Jakarta saat ini mencapai 300.000 orang.

Yusuf, pengemudi ojek online

Muhamad Yusuf Rachman Caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan yang merupakan pengemudi ojek online.TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR Muhamad Yusuf Rachman Caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari PDI Perjuangan yang merupakan pengemudi ojek online.
Muhammad Yusuf Rachman (40) sejak 2015 menjadi pengemudi ojek online.

Niat maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Bekasi berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukannya bersama rekan sesama tukang ojek online untuk menuntut kenaikan tarif ojek.

Bermodal pengalaman berorganisasi saat kuliah, Yusuf bisa kenal dengan kader PDI-P Ribka Tjiptaning. Hal itulah yang memuluskan jalannya untuk menjadi caleg dari PDI-P.

Yusuf sadar untuk menjadi caleg harus punya modal besar. Saat ini saja dia sudah menghabiskan dana Rp 30 juta. Hal itu dia gunakan untuk membeli stiker kecil dan memasang spanduk.

"Kalau untuk persiapkan modal saya sebenarnya enggak ada, tapi biaya selama ini yang sudah saya keluarkan untuk jadi caleg sekitar Rp 30 juta ada, tabungan saya keluarin, makanya sampai sekarang rumah masih ngontrak aja," kata Yusuf kepada Tribunjakarta.com pada Maret 2019.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com