Sejumlah Anggota DPRD DKI Kritik Penetapan Tarif MRT

Kompas.com - 27/03/2019, 15:25 WIB

Nibras Nada Nailufar,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Suasana Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (25/3/2019). MRT Jakarta resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3/2019). Layanan pada fase operasi tidak berbayar dari Stasiun Lebak Bulus hingga ke Stasiun Bundaran HI akan dimulai pada pukul 05.30 WIB hingga 22.30 WIB.(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik tarif moda raya terpadu (MRT) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Selasa (26/3/2019).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai lobi dan negosiasi yang berlangsung di antara keduanya tak sesuai prosedur sewajarnya.

"Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Taufik menyebut keputusan yang seharusnya ditetapkan yakni yang diambil dalam rapat pimpinan pada Senin (25/3/2019).

Menurut dia, keputusan itu tidak bisa diubah seenaknya.

"Setahu saya enggak bisa (main ganti keputusan), kan, mekanismenya harus dilalui secara betul," ujarnya.

Taufik meminta pembahasan tarif MRT dikembalikan dalam forum.

Ia khawatir penetapan tarif tanpa prosedur yang benar akan berdampak pada legalitas keputusan.

Anggota DPRD lainnya, Bestari Barus menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, keputusan yang diambil Prasetio bukan keputusan kolektif anggota dewan.

"Enggak boleh Pak Pras itu, saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada Pak Pras untuk mewakili kami kemudian secara sendiri bersepakat. Enggak boleh," kata Bestari.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI itu menilai keputusan tarif Rp 3.000-Rp 14.000 ilegal.

"Saya hari ini menyatakan itu ilegal kalau diganti-ganti hasil rapim. Makanya kami lagi kejar ini notulensinya," ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhaimi juga menolak keputusan Prasetio dengan Anies.

Ia mengaku belum mengetahui kesepakatan antara Anies dengan Prasetio.

"Dilihat dulu dokumennya, asli atau tidak. Kalau enggak lewat rapimgab, saya kira enggak sesuai mekanisme," kata Suhaimi.