Ketua DPRD DKI Setuju Ibu Kota Dipindah dari Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui usulan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Menurut dia, pemerataan yang diharapkan Presiden Joko Widodo bisa terjadi dengan membagi daerah-daerah kementerian.

"Lebih bagus di sana (Pulau Kalimantan), semua kementerian ada. Daerah menteri yang untuk, misalkan, pertanian di mana tempatnya di sana. Dipisah-pisah agar konsentrasi ada," kata Prasetio di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Tak Bisa Andalkan APBN Murni

Prasetio menjelaskan, ide itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Sukarno.

Saat itu, Sukarno mengusulkan agar ibu kota dipindah ke Palangkaraya di Kalimantan.

"Jakarta harus jadi kota bisnis. Bukan apa-apa, dulu Bung Karno di Palangkaraya, istilahnya di sana masih daerah perawan, baik, dan konsentrasi pemerintah, manajemen pemerintah, mungkin ke sana tujuannya. Jakarta jadi kota ekonomi," ujarnya. 

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anggota DPRD DKI Beri Contoh Amerika Serikat

Menurut Prasetio, jika ibu kota dipindahkan ke luar Jawa, maka pembangunan infrastruktur akan semakin merata.

Ia mencontohkan dampak keberadaan Tol Cikopo-Palimanan.

"Tol Cipali ada rest area, kalau rest area dibuat kayak Tol Jakarta-Cikampek akan sama juga. Tol Cipali sampai Jawa Tengah masih hutan perawan. Coba dibuat permukiman baru, istilahnya tempat harus ada kehidupan baru, penambahan pemasukan pendapatan," kata Prasetio.  

Baca juga: Darmin: Lanjutkan Studi Dahulu Sebelum Indonesia Pindah Ibu Kota

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).