BPBD: DKI Siaga Kekeringan, Pakai Air Seperlunya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta siaga kekeringan pada musim kemarau ini dan mengimbau agar warga bijak dalam memanfaatkan air.

"Kami imbau agar masyarakat menggunakan air dengan bijak dan seperlunya. Hemat air saat musim kemarau ini," ujar Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo di Jakarta, Jumat (5/7/2019), seperti dikutip Antara.

Berdasarkan kasus pada tahun sebelumnya, ancaman kekeringan kerap terjadi di wilayah Jakarta Utara.

Baca juga: BMKG: DKI Berpotensi Kemarau Ekstrem

Sedangkan potensi kebakaran, terjadi dari pembakaran ilalang dan sampah yang memicu kebakaran besar.

Sejauh ini BPBD belum menerima laporan adanya wilayah yang mengalami kesulitan air akibat dampak kekeringan di DKI Jakarta.

"Saya cek staf untuk periksa dan monitoring (wilayah kesulitan air)," kata dia.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat memprakirakan puncak musim kemarau di wilayah DKI Jakarta akan berlangsung pada bulan September 2019, sehingga wilayah Ibu Kota harus bersiap mengatasi kekeringan.

Baca juga: Hadapi Kekeringan, BPBD DKI Siap Pasok Air Bersih bagi Warga

Kepala Staf Sub Bidang Analisis Informasi Iklim BMKG Pusat, Adi Ripaldi mengatakan, kemarau baru berjalan dua bulan. Namun sudah ada wilayah yang melaporkan kesulitan air.

Ia mengatakan, saat ini sudah ada wilayah di DKI Jakarta yang berstatus siaga kekeringan terutama di Jakarta Utara.

Dengan begitu, perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah agar melakukan upaya antisipasi kekeringan.

Baca juga: Warga Muara Baru Mengeluh Sumur Mengering

Berdasarkan monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) dua wilayah di Kota Administrasi Jakarta Utara yang sudah masuk HTH sangat panjang, yakni 30 sampai 61 hari.

"HTH di wilayah Jakarta sudah lebih 30-61 hari terjadi di Rawa Badak dan Rorotan," kata Ripaldi.

Ripaldi mengatakan BMKG melakukan monitori HTH setiap hari untuk seluruh wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan 6.607 alat penakar hujan yang tersebar di setiap kecamatan.

Dari hasil monitoring tersebut diketahui, selain dua wilayah tadi yang dikategorikan HTH sangat panjang, wilayah lainnya masuk kriteria HTH panjang, yakni 21-30 hari.