Berbulan-bulan Diisi Plt, 14 Jabatan di DKI Ini Akhirnya Dipimpin Pejabat Definitif

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 15 pejabat berdasarkan hasil seleksi terbuka atau lelang jabatan pada Senin (8/7/2019) ini.

Pejabat-pejabat yang dilantik itu menduduki jabatan yang telah dipimpin pelaksana tugas (Plt) selama berbulan-bulan.

Catatan Kompas.com, ada 14 jabatan yang akhirnya punya pejabat definitif setelah pelantikan hari ini.

Jabatan yang paling lama kosong adalah kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Jabatan ini kosong setelah ditinggalkan Rustam Effendi yang dilantik menjadi wali kota Jakarta Barat pada 5 Juli 2018.

Selain itu, ada juga jabatan kepala Dinas Perhubungan yang kosong sejak 25 September 2018.

Baca juga: Masih Ada Posisi Kosong Setelah Pelantikan, DKI akan Lelang Jabatan Lagi

Saat itu, Kadis Perhubungan Andri Yansyah dilantik sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lalu, jabatan Biro Perekonomian DKI juga kosong sejak 9 Januari 2019. Sri Haryati yang menduduki jabatan itu dilantik menjadi asisten Perekonomian dan Keuangan.

Pada 25 Februari 2019, Anies merombak pejabat secara besar-besaran. Ada 1.125 pejabat yang dilantik pada saat itu.

Perombakan itu menyisakan banyak jabatan kosong. Jabatan yang kosong sejak 25 Februari dan diisi oleh pejabat definitif mulai hari ini yakni kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD); kepala Dinas Sumber Daya Air; kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; kepala Dinas Lingkungan Hidup; kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; serta wakil kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Jabatan lain yang mulanya dipimpin Plt dan kini sudah diisi pejabat definitif yaitu kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), direktur utama RSUD Pasar Rebo, direktur utama RSUD Cengkareng, sekretaris Kota Jakarta Selatan, serta wakil kepala Dinas Pendidikan.

Baca juga: Satu Pejabat yang Dilantik Anies Berasal dari Luar Pemprov DKI

Setelah pelantikan hari ini, masih ada tiga jabatan yang kosong di lingkungan Pemprov DKI.

Tiga jabatan itu yakni kepala Dinas Perindustrian dan Energi, kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD).

Namun, Pemprov DKI kemungkinan hanya akan membuka lelang jabatan untuk dua posisi. Jabatan yang tidak akan dilelang yakni kepala Dinas Perindustrian dan Energi karena SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut rencananya akan dilebur dengan dinas yang lain.

"Kalau (Dinas) Energi kan menunggu evaluasi kelembagaan. Yang kemungkinan dibuka lagi (lelang jabatan) dua, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, kemudian BP BUMD," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta.