Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Anies dan Para Mantan Gubernur DKI

Kompas.com - 28/08/2019, 07:27 WIB

Nursita Sari,

Egidius Patnistik

Tim Redaksi

Nursita Sari

Penulis

Egidius Patnistik

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan pejabat terkait (dari kiri) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Gubernur Kaltim Isran Noor, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.(ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

3 Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat duduk bareng saat hadiri pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertegur sapa dan mengobrol dengan dua gubernur pendahulunya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi, Senin (26/8/2019) lalu.

Jokowi menyampaikan, ada sejumlah alasan pemindahan ibu kota negara. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk," ujar Jokowi.

Proses pemindahkan ibu kota negara diperkirakan paling lambat dimulai pada 2024.

Rencana pemindahan ibu kota negara itu dikomentari berbagai pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para mantan gubernur DKI pendahulu Anies.

Anies: ibu kota pindah, Jakarta tetap macet

Anies menyampaikan, pemindahan ibu kota negara sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.

Namun, Anies mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Sebab, sebagian besar kendaraan di Jakarta berasal dari kendaraan pribadi. Kemacetan Jakarta hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kendaraan pegawai pemerintahan.

"Pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," kata Anies, Selasa kemarin.

Karena itu, meski ibu kota negara dipindahkan, Anies berjanji Pemprov DKI tetap akan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum.

Pembangunan Jakarta melalui konsep urban regeneration, kata Anies, tetap berjalan meskipun ibu kota negara pindah.

KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIA Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

Pemerintah sudah merencanakan alokasi anggaran Rp 571 triliun untuk urban regeneration.