ICJR Sebut Kasus Dandhy Dwi Laksono sebagai Try Out RKUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap penangkapan aktivis sekaligus jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono pada Kamis (26/9/2019) lalu tidak tepat.

ICJR menilai, Dandhy yang getol mengkritik pemerintahan, seolah menjadi kelinci percobaan RKUHP yang tengah jadi polemik belakangan ini.

"Dalam konteks pembahasan RKUHP, ICJR kembali mengingatkan, betapa tipisnya perbedaan antara kritik dengan propaganda kebencian dan tuduhan pasal penyebaran kabar bohong," jelas Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (27/9/2019) malam.

"Karena itu, penangkapan Dandhy Dwi Laksono juga bisa dipandang (oleh ICJR) sebagai salah satu try out dari RKUHP," imbuhnya.

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Duga Pelapor Kasus Dandhy Laksono Anggota Polri

Dalam RKUHP, ujaran kebencian diatur dalam Pasal 262, sedangkan penyebaran kabar bohong diatur dalam Pasal 242. Anggara menilai, perumusan norma pidana dalam RKUHP harus dilakukan secara cermat agar tidak mencederai berbagai ekspresi politik yang sah, seperti kritik terhadap kebijakan yang selama ini didengungkan Dandhy melalui beragam medium.

"Dalam konteks twit (yang disangkakan polisi), tindakan Dandhy adalah bentuk penyampaian informasi kepada publik dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia, terutama menghadapi berbagai gejolak politik, baik yang terjadi di Papua dan juga di daerah Indonesia lainnya," Anggara menjelaskan.

"Pernyataan-pernyataan Dandhy adalah bentuk ekspresi yang sah yang dijamin dalam UUD 1945," tambah dia.

Baca juga: Dandhy Laksono: Kasus Saya Bukan Apa-apa Dibanding Persoalan Papua dan Mahasiswa

Dandhy ditangkap polisi di rumahnya pada Kamis (26/9/2019) pukul 22.45 WIB, selang 15 menit setelah ia menginjakkan kaki di rumah.

Dia dituduh melakukan ujaran kebencian terkait twitnya di Twitter mengenai kondisi kemanusiaan di Papua.

Dandhy pun ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP. Ia tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan hingga Jumat subuh.