Kekeringan, Air Keruh dan Bercacing, Warga Kapuk Muara dan Kamal Muara Mengadu ke Fraksi PDI-P DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga dari Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara mengadukan masalah kekurangan dan kesulitan air bersih ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Perwakilan warga, Oscar menyebut, saat musim kemarau seperti ini warga sudah mengalami kekurangan air selama 5 bulan.

"Tiap kemarau ini kamu kesulitan air bersih. Jadi setiap musim kemarau mungkin bisa terjadi kurang air hingga 4 hingga 5 bulan," ucap Oscar di lantai 8, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019) sore.

Baca juga: Laporkan Kekeringan Jakarta Lewat Nomor 112, Suplai Air Bersih Tiba dalam 2 Jam

Selama ini, sebagian warga Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara mendapatkan air dari pengembang atau developer lantaran pelayanan air milik pemerintah provinsi DKI Jakarta baik PDAM Jaya maupun Palyja belum masuk ke wilayahnya.

Mereka hanya bisa mengandalkan air yang dibeli dari pengembang yang dinamakan water treatment. Namun belakangan kuantitas maupun kualitas air tersebut menjadi buruk.

"Baik kualitas dan kuantitas memang kalau lagi musim kemarau agak kurang. Airnya memang agak bau, berwarna keruh, kemudian kadang-kadang keluar ada cacing," ungkapnya.

Baca juga: 15 Kecamatan di Jakarta Berpotensi Alami Kekeringan

Kondisi ini sudah dialami warga Kapuk Muara dan Kamal Muara kurang lebih 5 tahun.

Oscar mengaku ada sekitar 10.000 warga yang terdampak kurangnya air bersih ini. Namun Ia tak ingin menyebutkan secara gamblang nama pengembang yang menjadi penyedia air tersebut.

"Waduh banyak warga yang terdampak sekitar 10.000. (Nama pengembang) enggak usah," kata dia.

Sebenarnya dirinya dengan warga lain sudah pernah mencoba berdiskusi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta namun belum mendapatkan solusi.

"Ke pemprov ada diskusi ringan dengan BUMD, terus Palyja maupun dengan air bersih, tapi sejauh ini baru pembicaraan awal, belum ada solusi lah," tutur Oscar.

Ia berharap dengan mengadukan masalah ini kepada anggota Dewan maka bisa ada diskusi dengan pengembang maupun solusi dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga yang terdampak.

"BUMD untuk masuk ke daerah kami belum sampai pipanya. Bahkan salah satu tujuan kami ingin minta supaya kalau memungkinkan menarik pipa hingga wilayah kami," tambahnya.