Anggarkan Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus, Pemprov DKI Tegaskan Hanya Sewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta Muhammad Nurrahman menegaskan, Pemprov DKI tetap menyewa antivirus untuk layanan kependudukan, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pemprov DKI tidak berencana membeli antivirus.

"Itu sewa, sewa setiap tahunnya," ujar Nurrahman di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/10/2019).

Nurrahman menjelaskan, anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 mencapai Rp 12,9 miliar bukan hanya untuk menyewa antivirus.

Anggaran Rp 12,9 miliar dialokasikan untuk tiga hal, yakni menyewa antivirus, membeli Microsoft Office 2016, dan membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan.

Baca juga: F-PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembelian Antivirus Rp 12,9 Miliar

Rinciannya, sekitar Rp 384 juta untuk sewa antivirus, Rp 7,8 miliar untuk membeli lisensi Oracle, dan kisaran Rp 4 miliar untuk membeli Microsoft Office 2016.

"(Anggaran) yang besarnya di Oracle database," kata dia.

Nurrahman menuturkan, Pemprov DKI menggunakan Oracle untuk mengikuti layanan administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang juga menggunakan perangkat lunak tersebut.

Sementara pembelian lisensi Microsoft Office bertujuan untuk memperbarui versi microsoft yang sebelumnya.

Pemprov DKI membeli sejumlah lisensi Microsoft Office 2016 untuk dipasang di komputer-komputer untuk layanan kependudukan di kelurahan, kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan.

Baca juga: Ini Alasan Anggaran Rehab Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 2,4 Miliar

"Microsoft Office tidak tiap tahun dibeli. Ini kita beli yang versi 2016, jadi sekali beli, selesai," ucap Nurrahman.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana sebelumnya mempertanyakan anggaran pembelian antivirus sebesar Rp 12,9 miliar.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran itu dalam KUA-PPAS untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

William meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut.

"Selama ini kan sewa saja tuh antivirus, sekarang beli antivirus plus perangkat lunaknya," ujar William saat dihubungi Kompas.com.