Fraksi Gerindra Menilai, 2 Pejabat DKI Mundur karena Tak Mampu Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, pengunduran diri dua pejabat Pemprov DKI pada Kamis (31/10/2019) lalu dan Jumat kemarin merupakan bentuk ketidakmampuan keduanya dalam bekerja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya kemarin. Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi juga mengundurkan diri.

Keduanya mundur di tengah sorotan publik terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Banyak usulan anggaran dalam KUA-PPAS DKI 2020 itu yang dinilai tidak masuk akal.

Baca juga: 2 Pejabat DKI Mundur, Fraksi PSI Minta Anies Evaluasi Gaya Kepemimpinan

"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD. Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," kata Syarif saat dihubungi Sabtu.

Ia tidak sepakat dengan penilaian anggota DPRD yang lain yang melihat bahwa mundurnya dua pejabat tersebut karena ketidakmampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengontrol kinerja bawahannya.

Syarif menilai, Anies sudah melakukan penyisiran anggaran. Maka ketika ada yang masih janggal itu merupakan salah kepala dinasnya.

"Wong justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di Youtube tanggal 23, kemarin "Saya tujuh hari sebelum soal lem aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran saya tidak perlu memperumit masalah" kan begitu berarti Pak anies mampu, ya kan," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, mundurnya Edy dan Mahendra tidak akan mempengaruhi pembahasan anggaran KAU-PPAS 2020 yang sedang berjalan.

"Berpikirnya kalau birokrasi pemerintah untuk mengandalkan orang ya mempengaruhi. Birokrasi kita kan modern, bekerja melalui sistem. Yang kedua, di pemprov itu masih banyak yang lebih mampu dan lebih baik. Kalau mempengaruhi sesaat iya, tapi tidak lama," tambah Syarif.

Ada dugaan, Sri Mahendra Satria Wirawan dan Edy Junaedi mengundurkan diri karena terkait dengan kisruh rancangan KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Ketika Dua Pejabat DKI Mundur di Tengah Sorotan Pembahasan Anggaran...

Banyak usulan anggaran yang membuat publik tercengang, seperti anggaran Rp 5 miliar untuk 5 influencer, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.