Anggaran Cekak, Pemkot Bekasi Sulit Bebaskan Lahan untuk Underpass Bulak Kapal

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mengaku akan fokus melanjutkan  pembangunan underpass Bulak Kapal.

Underpass Bulak Kapal diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas di Jalan Ir Juanda, Jalan Joyomartono, Jalan Pahlawan Raya, dan Jalan Diponegoro.

Saat ini progresnya masih dalam tahap pembebasan lahan. Pembebasan itu diklaim telah beres 80 persen.

"Pengadaan lahan tahun ini kita akan fokuskan untuk underpass Bulak Kapal karena itu kan sudah penting sekali buat masyarakat," tutur Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2019) sore.

"Karena kalau pembebasan lahan sudah selesai, Insya Allah pemerintah pusat akan bangun fisiknya dan mengurai kemacetan di daerah Bulak Kapal itu," lanjutnya.

Baca juga: Walau Mendesak, Bekasi Belum Prioritaskan Pembangunan Damkar Sektor Pondok Gede

Namun, Lutfi mengaku bahwa sisa 20 persen lahan yang hendak dibebaskan tak mungkin dibereskan pada 2020 karena masalah anggaran.

Butuh sekitar Rp 20 miliar untuk menebus lahan-lahan itu, sedangkan Pemerintah Kota Bekasi hanya punya Rp 5 miliar untuk itu.

Padahal, target awal, 2020 nanti pembebasan lahan sudah beres dan pembangunan fisik bisa segera dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

Ini berarti, pembangunan underpass Bulak Kapal bakal molor hingga waktu yang tak pasti, tergantung besaran anggaran pembebasan lahan.

"Kan ke sana-sini anggarannya. Tahun depan belum pasti selesai juga," kata Lutfi.