Tak Cuma Transjakarta, Subsidi Tarif MRT dan LRT Jakarta Juga Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengklarifikasi pemangkasan subsidi atau public service obligation (PSO) senilai Rp 1,1 triliun untuk tarif transjakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Syafrin mengatakan, pemangkasan anggaran senilai Rp 1,1 triliun itu tak hanya untuk transjakarta, tetapi juga untuk Mass Rapid Transit (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta.

Rinciannya, subsidi transjakarta dipangkas sebesar Rp 906 miliar, subsidi MRT dipangkas Rp 113,5 miliar, dan subsidi LRT dipangkas Rp 90,9 miliar.

Baca juga: Defisit Anggaran DKI yang Berujung Pemangkasan Dana Revitalisasi TIM hingga Subsidi Tarif Transjakarta...

"Jadi transjakarta itu dari Rp 4,197 triliun jadi Rp 3,291 triliun, MRT dari Rp 938,5 miliar jadi Rp 825 miliar, LRT dari Rp 527,5 miliar jadi Rp 439,6 miliar," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

Menurut Syafrin, anggaran yang dimasukan dalam KUA-PPAS 2020 cukup untuk menyubsidi tarif transjakarta, MRT, dan LRT hingga Oktober 2020.

Subsidi yang dipangkas dalam KUA-PPAS 2020 akan diajukan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 untuk menyubsidi tarif tiga transportasi massal itu pada periode November-Desember 2020.

"Nanti kami akan lihat target yang terealisasi tahun depan, kemudian berapa kekurangan di bulan-bulan terakhir, itu yang akan kami ajukan (dalam APBD-P 2020)," kata Syafrin.

Subsidi untuk tarif transjakarta, MRT, dan LRT dipangkas karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit.

Pemprov DKI mulanya mengusulkan subsidi Rp 6,741 triliun dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada 26 November 2019. Namun, karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit, Tim Anggaran Pemprov DKI (TAPD) mengusulkan subsidi dipangkas Rp 1,1 triliun dalam rapat pada 27 November 2019.

DPRD DKI akhirnya menyepakati usulan tersebut. Dengan demikian, subsidi untuk tiga transportasi massal itu disepakati Rp 5,579 triliun dalam KUA-PPAS 2020.

Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun.

KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI.