Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Minta Pemprov DKI Prioritaskan Pengendalian Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pengendalian banjir, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar.

Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Yusuf menuturkan, hingga saat ini pengendalian banjir di sekitar Sungai Ciliwung belum mendapat perhatian yang cukup.

"Kami mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk merealisasikan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak terlaksana pada tahun 2019 ini karena minimnya anggaran," ucap Yusuf saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: PKB Kritik Upaya Pengendalian Banjir DKI di Bawah Anies

Selain masalah naturalisasi di Sungai Ciliwung, Fraksi PKB-PPP mengingatkan Pemprov DKI agar memperluas target ruang terbuka biru (RTB), yakni waduk, situ, danau, dan embung.

RTB dinilai dapat mengendalikan debit air hujan maupun kiriman dari luar Jakarta hingga menjadi potensi wisata air.

"Kami sangat mendukung pembangunan dan peeluasan waduk di Jakarta karena pembangunan waduk akan berfungsi menampung air kali penghubung di sekitar waduk," tuturnya.

Mereka pun meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan program ini pada tahun depan.

"Karena dalam catatan kami dari 10 waduk yang diagendakan, baru tiga waduk yang bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini. Tidak terselesaikannya seluruh target waduk tersebut tentunya kurang mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta," tambah Yusuf.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program penanggulangan banjir dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Dari Rp 1 triliun, senilai Rp 600 miliar diusulkan untuk pembebasan lahan buat normalisasi sungai dan waduk. Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini.

Baca juga: Bima Arya Ajak Anies Rancang Program Pengendalian Banjir

Ada juga usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air, hingga pembangunan saluran.

Namun Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanggulangan banjir yang kerap melanda Ibu Kota.

Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).