Wakil Wali Kota Depok Harap Intervensi Pusat Terkait Penanggulangan Banjir

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna berujar, harus ada intervensi pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah di Jabodetabek.

Pradi menambahkan, bencana tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah saja melainkan di beberapa wilayah sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional.

"Persoalan ini bukan hanya persoalan wilayah, ini sudah menyangkut bencana nasional, karena ini kan faktor alam juga," ujar Pradi usai menghadiri peresmian Polres Kota Depok menjadi Polres Metro, Jumat (3/1/2020).

"Nah, hendaknya untuk intervensi itu, badan kerja sama antar wilayah provinsi ke depan itu harus ada di bawah satu kementerian untuk mengelola itu," imbuhnya.

Baca juga: Tinjau Korban Banjir di Kawasan Depok, Ayu Ting Ting Bagikan 300 Nasi Kotak

Aliran air di sungai hingga bantarannya, menurut Pradi, harus diperhatikan dan dibenahi lebih lanjut agar dapat meminimalisir bencana banjir.

"Sungai dan situ itukan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Bagiamana hak-hak sungai aliran dari hulu sampai hilir benar bisa dintervensi jadi lebih tematik atau lebih monumental," ujar Pradi.

Selain kerja sama untuk penanggulangan, lanjut Pradi, harus ada pembenahan dari mulai hulu ke hilir seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau bahasa Pak Gubernur dari hulu benar adanya. Bahwa bahasa ini dari dulu sudah ada. Kita harus normalisasi dari hulu sampai hilir tapi bagaimana pelaksanaanya," ujar Pradi.

Baca juga: Hujan Deras Awal Januari Sebabkan Halaman SD IT di Depok Longsor

Untuk diketahui, banjir dan tanah longsor melanda sebagian wilayah Depok pada Rabu (1/1/2020).

Bukan hanya itu, di beberapa wilayah Jabodetabek lainnya juga mengalami peristiwa banjir lantaran intensitas hujan deras dan air sungai yang meluap sehingga menghambat aktivitas warga.