Banjir Jakarta Dianggap Dampak Rendahnya Serapan Anggaran Dinas Sumber Daya Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyatakan bahwa banjir di Jakarta sejak Rabu (1/1/2020) diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta.

Anggaran yang dimaksud ialah anggaran pada Dinas dan Suku Dinas SDA tiap wilayah kota administrasi untuk program pengendalian banjir dan abrasi juga turut berkontribusi terhadap banjir saat ini.

"Dari total Rp 3,87 Triliun anggaran pada tahun 2019, realisasi keuangan hanya 60,7 persen dan realisasi kinerja hanya mencapai 64 persen, selisih jauh dari target capaian 83 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI untuk tahun anggaran 2018-2019," jelas Misbah melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Informasi Banjir di Medsos Bikin Orang Tergerak Bantu Evakuasi Korban

Misbah mengatakan, anggaran penanganan banjir dan abrasi mengalami penurunan tahun ini.

"Turun sebanyak 21 persen atau senilai Rp 672 Miliar, dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Selain itu, Misbah juga menyoroti konsep naturalisasi sungai yang belum jelas implementasinya.

Padahal, konsep ini sudah dicanangkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan melalui Pergub Nomor 31 Tahun 2019.

"Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga terkesan tidak berkontribusi dalam konsep penanggulangan banjir. Akibatnya, tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir," tutup Misbah.