DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah bersama unsur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok sedang menyusun kajian mengenai opsi karantina wilayah sehubungan dengan terus meluasnya kasus Covid-19 di Depok.
"Opsi local lockdown, kewenangan ada pada pemerintah pusat, kita buatkan kajiannya," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui siaran pers Gugus Tugas, Sabtu (28/3/2020) sore.
Ia menyebutkan, seandainya sudah final, kajian ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Baca juga: Jelang Local Lockdown, Pemkot Tegal Siapkan Anggaran Rp 2 Miliar hingga Logistik 4 Bulan
Idris menilai, karena Covid-19 di Jabodetabek terus meluas, opsi local lockdown atau karantina wilayah harusnya dapat dipertimbangkan secara lebih serius untuk betul-betul diterapkan.
Hingga Sabtu (28/3/2020), Pemerintah Kota Depok mengumumkan total 29 kasus positif Covid-19, dengan 4 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia.
Sementara itu, masih ada 256 pasien yang masih diawasi dan 682 orang yang tengah dipantau terkait Covid-19.
Pemerintah terus menggaungkan instruksi agar warga tetap bertahan di dalam rumah selama pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penularan, kecuali terpaksa keluar rumah untuk kebutuhan mendesak.
Baca juga: Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19
Warga diminta menjauhi diri dari kerumunan yang dapat mempermudah penularan Covid-19.
Secara nasional, temuan kasus Covid-19 juga terus bertambah.
Sabtu (28/3/2020), Juru Bicara Indonesia untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengumumkan, pemerintah telah mengidentifikasi 1.155 kasus positif Covid-19, dengan 102 korban meninggal dunia, dan 59 orang dinyatakan sembuh.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.