PSBB Kota Bogor Disetujui, Pemkot Siapkan SK Perwali

BOGOR. KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, segera menyiapkan Surat Keputusan (SK) Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah tersebut.

Hal itu dilakukan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyetujui surat pengajuan rekomendasi penerapan PSBB di Kota Bogor, Sabtu (11/4/2020), sebagai upaya untuk penanggulangan wabah virus corona (Covid-19). 

Selain Kota Bogor, wilayah di Jawa Barat yang juga disetujui untuk PSBB adalah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Unik, Tukang Cukur di Bogor Pakai APD Saat Mencukur Pelanggan, Ini Alasannya

Meski begitu, Pemkot Bogor belum dapat memutuskan kapan waktu pelaksanaan PSBB mulai diberlakukan.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, Pemkot Bogor berkeinginan penerapan PSBB di Kota Bogor dapat diimplementasikan berbarengan dengan empat daerah lainnya.

"Kami langsung lakukan koordinasi dengan Wali Kota Depok dan Bekasi," ungkap Dedie, dalam sebuah konferensi video, Sabtu.

"Ada yang berpendapat penerapannya Rabu (15/4/2020), ada yang berpendapat Kamis (16/4/2020). Tapi intinya dari kami, keinginannya adalah kita mengimplementasikannya secara bersama-sama," lanjut dia.

Baca juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Sembuh dari Covid-19, Sudah Boleh Pulang

Dedie mengatakan, penerapan PSBB di Kota Bogor tidak akan berbeda jauh dengan di wilayah DKI Jakarta.

Upaya penegakan hukum akan dilakukan agar langkah-langkah penerapan PSBB lebih terukur dan efektif.

"Artinya, apabila masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti masih ada orang-orang yang tidak patuh, bandel, tidak peduli, itu bisa dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai aturan hukum yang berlaku," lanjut dia.

Personel TNI dan Polri akan disiapkan di sejumlah titik untuk membatasi pergerakan aktivitas masyarakat yang tidak terlalu penting.

Baca juga: Sabtu Ini, Kemenkes Putuskan PSBB untuk Depok, Bogor, dan Bekasi

"Akan dilakukan pengecekan di jalan-jalan. Jadi, orang-orang yang tidak ada kepentingan mendesak diimbau untuk tetap di rumah," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, DKI Jakarta telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai Jumat (10/4/2020).

Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Yusri Yunus mengatakan, hari pertama penerapan PSBB di Jakarta terjadi banyak pelanggaran di masyarakat.

Pelanggaran yang dimaksud mulai dari belum digunakannya masker hingga mobil hyang melebihi kapasitas yang diperbolehkan.

Ia tak menjelaskan detail berapa orang yang melanggar tersebut.

Baca juga: PDP Corona di Kabupaten Bogor Meninggal Saat Melahirkan

"Aduh banyak yang kita temukan di 33 titik check point, sekitar 50 persenlah melanggar," ujar Yusri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/4/2020).

Hingga Minggu ini, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan kasus pasien positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai 1.948 orang.

Sementara, urutan selanjutnya, yakni Jawa Barat dengan 421 kasus dan Banten dengan 279 kasus.