Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Pastikan Masuk Golongan Tarif Bersubsidi, Warga Diminta Cek ID Pelanggan ke PLN

Kompas.com - 06/05/2020, 16:02 WIB
Tria Sutrisna,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengimbau masyarakat yang merasa masuk golongan tarif bersubsidi untuk mengecek ID pelanggannya, apabila tidak mendapatkan bantuan keringanan tagihan di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut menanggapi adanya pelanggan yang mengaku golongan tarifnya berubah dari bersubsidi menjadi non-subsidi ketika pemerintah mengadakan program subsidi listrik selama masa pandemi Covid-19.

"Jadi perlu kita cek mana ID Pel-nya tolong di-share ke kami ID pelanggannya, nomor pelanggannya,” ujar General Manager PLN UID Jakarta Raya M Ikhsan Asaad ketika dikonfirmasi, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Terima 2.900 Aduan Pelanggan, PLN Akui Ada Tagihan Listrik yang Keliru

"Dan kita juga perlu tahu sejak kapan tarif dia pindah dari subsidi ke non-subsidi," tambahnya.

Ikhsan menjelaskan bahwa pengecekan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan apakah warga tersebut memang terdaftar sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik.

Sebab, yang menentukan suatu pelanggan masuk golongan tarif listrik bersubsidi atau tidak bukanlah PLN, melainkan pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Jadi yang menentukan pelanggan ini subsidi atau tidak itu bukan kami. Itu adalah pemerintah dalam hal ini ada yang namanya TNP2K," ungkapnya.

Baca juga: Bukannya Dapat Diskon, Pelanggan PLN Ini Sebut Golongan Tarifnya Berubah dan Tagihan pun Naik

Ikhsan menjelaskan setiap tahunnya PLN mendapatkan data masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi listrik atau tidak dari TNP2K untuk disurvei.

Survei tersebut dilakukan PLN dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga guna memastikan apakah mereka benar layak mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah.

"Apakah warga ini memang berhak mendapatkan subsidi, itu tentunya melalui survei. Nah data hasil survei itu kami sampaikan lagi ke TNP2K melalui Kementerian ESDM. Ini lho yang sekiranya berhak mendapatkan subsidi, yang ini enggak,” kata Ikhsan.

Sebelumnya, terdapat pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi berupa diskon tagihan listrik karena golongan tarifnya berubah menjadi non-subsidi atau R1M.

Kejadian tersebut dialami oleh Kevin Anugrah Hakim, warga Pasar Rebo, Jakarta Timur yang merupakan pengguna daya listrik 900VA.

Baca juga: Tak Terima Tagihan Listriknya Naik, Puluhan Warga Langsa Datangi Kantor PLN

Kevin menjelaskan bahwa per April 2020 kode golongan tarifnya berubah menjadi R1M/900VA. Padahal dalam struk pembayaran tagihan bulan sebelumnya tertera bahwa golongan tarifnya adalah R1/900VA.

“Saya awalnya R1, setelah ada momen listrik gratis tiba-tiba berubah jadi R1M, dan pembayaran listrik yang biasanya sekitar Rp 160.000, bulan ini Rp 220.000,” ujarnya ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Dia pun mengaku kecewa akan hal itu, sebab pada masa pandemi Covid-19 saat ini penghasilannya sebagai pengemudi ojek online menurun secara dratis.

“Kan ini keadaannya saya (golongan tarif) R1 yang berharap mendapatkan diskon gratis 50 persen. Kenapa berubah jadi R1M, udah gitu (tarif) listrik jadi naik,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com