Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Depok Dinilai Tak Transparan soal Jumlah Tes Covid-19 Jelang PSBB Usai

Kompas.com - 03/06/2020, 15:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok dituding tak punya keterbukaan soal jumlah pemeriksaan kasus Covid-19 setiap hari.

Jumlah pemeriksaan Covid-19 tergantung dari beragam aspek, mulai dari ketersediaan laboratorium, mesin PCR, hingga bahan-bahan tes seperti alat swab, reagen, hingga VTM (virus transport medium).

"Terbuka saja Pemerintah (Kota) Depok, misalnya punya dana sekian untuk PCR, punya target PCR sekian, target VTM sekian. Berapa sih kita target swab-nya itu? Kan sekarang enggak tahu," kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Alif Noeriyanto, kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Masalah minimnya tes jadi persoalan di Indonesia. Di antara 5 negara terpadat di dunia, rasio pemeriksaan Covid-19 di Indonesia paling kecil.

Baca juga: Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Padahal, jumlah pemeriksaan sangat penting guna memperoleh gambaran akurat mengenai situasi sebaran virus corona di lapangan.

Apabila tes kian minim, temuan kasus Covid-19 juga akan semakin sedikit. Namun hal itu tak mencerminkan keadaan sesungguhnya.

"Ini yang mengkhawatirkan. Tes kita kurang. Kita harus evaluasi. Pertama, yang kami tahu, angka pemeriksaan swab di Depok termasuk rendah. Tidak sesuai dengan standar. Jumlahnya tidak banyak," ujar Alif.

Lantaran pemerintah dinilai tak terbuka, Alif mendasarkan pandangannya pada kuota tes swab yang dimiliki Kota Depok.

"Kita punya kuota, sehingga tidak semua dites. Kita dikuota 1.356 pemeriksaan untuk Depok," kata dia.

"Jadi dicicil per harinya, sekitar puluhan sampai seratus. Kalau sudah habis, ya sudah, tinggal mau ditambah atau tidak kuotanya," tambah Alif.

Masalahnya, Pemkot Depok juga dianggap tak transparan mengenai berapa kuota pemeriksaan Covid-19 yang tersisa saat ini.

Baca juga: Kekhawatiran IDI Soal Wacana New Normal di Depok...

Publik jadi tidak tahu bagaimana rencana Pemkot Depok ke depan dalam urusan jumlah pemeriksaan Covid-19.

Menurut Alif, mungkin saja laporan melambatnya temuan kasus Covid-19 di Depok bukan hanya karena penularan telah ditekan tetapi juga karena kecilnya jumlah orang yang dites.

"Ketika kuota internet kita habis, sinyal kan melambat. Kita tidak tahu yang sudah dilakukan pemeriksaan berapa? Apakah (tes Covid-19 di Depok sedikit) memang karena kita bersiap untuk (pemeriksaan) jangka panjang atau memang dananya sudah habis? Ini tidak ada keterbukaan," ujar dia.

Kompas.com telah menanyakan perihal ini kepada Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, sejak Selasa kemarin. Namun yang bersangkutan tidak memberikan jawaban.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com