Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan dia memberikan izin perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar dalam bentuk reklamasi.

Saat ini, Ancol baru punya lahan untuk itu seluas 20 hektar yang terbentuk dari hasil urukan 13 sungai dan 30 waduk di Jakarta.

"Bila yang dibutuhkan itu hanya memang lahan 20 hektar, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektar? Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus. Pengerukan sungai dan waduk, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini," kata Anies dalam sebuah video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

"Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar. (Seluas) 120 hektar di sisi timur, 35 hektar di sisi barat yang juga disediakan kawasan yang nanti akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol," lanjut dia.

Anies menambahkan, reklamasi itu bertujuan melindungi warga dari banjir. Material urukan itu merupakan hasil kerukan sungai dan waduk di Jakarta.

Hal itu berbeda dengan program reklamasi 17 pulau sebelumnya yang disebutkan untuk kepentingan komersial.

"Kegiatan ini, perluasan ini bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif, sekadar komersial, tapi justru manfaat dari lumpur hasil pengerukan itu menjadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta," ujar Anies.

Baca juga: Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Izin reklamasi untuk perluasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi itu tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Anies meneken Kepgub itu pada 24 Februari lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu.

Kepgub itu juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Adanya izin reklamasi itu mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI. 

Anies, saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, menyatakan bahwa dia menolak adanya reklamasi di Teluk Jakarta. Jika terpilih, dia akan membatalkan izin reklamasi yang sudah ada.

Beberapa saat setelah terpilih sebegaia gubernur Jakarta, Anies mencabut sejumlah izin reklamasi yang ditelah dikantongi sejumlah perusahaan.